Jakarta (Penabali.com) – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan bekerja keras mengawasi belanja kementerian dan pemerintah daerah terkait belanja produk dalam negeri.

Hal itu disampaikan Jokowi saat Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2022 di Istana Negara. Jokowi menekankan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) harus berhasil mengawal program pemerintah tersebut. Pasalnya, Jokowi menuturkan yang dibelanjakan kementerian dan pemerintah daerah tersebut ialah uang rakyat.

“Saya minta aktif, BPKP mengawal serius program ini dan harus berhasil. belanja produk dalam negeri harus berhasil. Atau banyak kementerian daerah enggak mau belanja produk dalam negeri, alasannya banyak sekali, dan itu yang bapak/ibu kawal,” ujar Jokowi yang disiarkan langsung di akun YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (14/6/2022).

Jokowi menyebutkan, pentingnya pengawasan BPKP karena jika belanja barang impor terus dilakukan yang dirugikan ialah bangsa Indonesia. Barang impor menguntungkan negara lain, padahal menurut Presiden, barang-barang yang dibeli tersebut ada dan dapat diproduksi di dalam negeri.

“Ini uang rakyat yang dikumpulkan lewat pajak dengan cara yang tidak mudah kemudian belanjanya produk impor. Nilai tambahnya yang dapat negara lain, lapangan kerja yang dapat orang lain,” jelas Jokowi.

Presiden Jokowi meminta 842 produk di e-katalog untuk dihapus karena produk tersebut ada diproduksi di dalam negeri. Mantan Walikota Solo ini menegaskan, tidak ada ruang bagi produk luar negeri jika semua produk tersebut bisa diproduksi di dalam negeri. Jokowi mengaku senang, pertumbuhan Pemda yang memiliki bergerak cukup baik. Dan dia tetap meminta BPKP untuk mengawasi ketat belanja di e-katalog.

“Dari 514 kabupaten/kota, baru 46 Pemda yang memiliki e-katalog lokal, sekarang kita sudah naik 123. Awasi betul, kawal betul agar semua kabupaten/kota memiliki e-katalog lokal agar produk-produk lokal masuk semuanya,” tutur Jokowi. (rls)