Denpasar (Penabali.com) – Kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Indonesia belum kunjung mereda. Semua daya dan upaya telah dikerahkan pemerintah di pusat hingga ke daerah untuk meredam penularan Covid-19. Bahkan, ribuan triliun anggaran telah dikucurkan dengan harapan kasus Covid-19 di Tanah Air angkanya menurun.

“Belum ada sinyal kasusnya mereda bahkan malah makin tinggi, kita semua prihatin,” kata Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Bali, I Made Mudarta di Denpasar, Jumat (30/07/2021).

Dengan tren kasus yang masih cukup tinggi itu, Mudarta lantas mendorong Pemerintah Pusat untuk melakukan karantina wilayah atau lockdown selama satu bulan. Karena lockdown, maka pemerintah wajib memenuhi kebutuhan pokok sekitar 270 juta rakyat Indonesia.

“Saya Made Mudarta mendukung pemerintah meminjam uang untuk dijadikan hutang, asalkan hutang itu digunakan untuk membiayai masyarakat selama lockdown sebulan,” ucap Mudarta.

Politisi asal Jembrana ini pun memberikan gambaran pemerintah dalam meminjam uang untuk membiayai sekitar 270 jiwa penduduk Indonesia. Jika benar-benar dilaksanakan lockdown, pemerintah harus berani memberikan bantuan Rp.50 ribu per kepala per hari. Jadi selama 30 hari atau sebulan per orang menerima Rp.1,5 juta selama lockdown. Sehingga kalau ditotal sekitar 400 triliun lebih.

Selain memberikan bantuan awal untuk persiapan lockdown, Mudarta juga menyarankan pemerintah terus melanjutkan proses tracing, tes swab antigen tersebut digratiskan selama sebulan lockdown. Anggaran untuk itu menurut Mudarta sekitar Rp.100 triliun.

“Jadi total pinjaman Rp.500 triliun, Rp.400 triliun untuk kebutuhan masyarakat dan Rp.100 triliun untuk biaya swab antigen saat traccing,” terang Mudarta.

“Lebih baik kita bersakit-sakit dahulu tapi bersenang-senang kemudian. Jika pandemi ini bisa dikendalikan pemerintah, maka masyarakat akan jadi sehat, ekonomi juga akan kembali menggeliat,” sarannya. (red)