Penabali.com – Forkopimda Jawa Timur, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Suharyanto, Kapolda Jatim Irjen Pol. Nico Afinta, didampingi Sekda Provinsi Jatim, Pejabat Utama Kodam V/Brawijaya, Pejabat Utama Polda Jatim, serta Forkopimda Kabupaten Sumenep, bupati, dandim dan kapolres, Sabtu (12/6/2021) sore, meninjau pelaksanaan vaksinasi massal di Pendopo Agung Keraton, Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur.
Sebelumnya, peninjauan juga sudah dilakukan di beberapa kabupaten/ kota di Jatim. Diantaranya Kediri, Lamongan maupun di Kabupaten Bangkalan.
Sementara itu untuk pelaksanaan vaksinasi massal dilaksanakan di 5 titik lokasi berbeda, dengan sasaran target 1.500 orang dimana di tiap titik berjumlah 300 orang. Hal ini dilakukan guna mengantisipasi terjadinya kerumunan pada saat dilaksanakan vaksinasi.
Lima lokasi yang digunakan sebagai tempat vaksinasi yaitu, Pendopo Agung Keraton, Kantor Pemkab, Polres, Kodim, dan Puskesmas Pamolokan. Sedangkan untuk sasaran prioritas vaksinasi ini adalah lansia.
Gubernur Jatim menyebutkan, pada dasarnya di Sumenep ini kondisi pengendalian Covid-19 sangat bagus. BOR ICU nol dan BOR Isolasi 19 persen, sedangkan standart WHO 60 persen, dan ini jauh dibawahnya. Sehingga proses pengendalian Covid-19 berjalan sangat baik.
“Untuk menjaga mewujudkan kekebalan komunitas diharapkan bisa diikuti oleh seluruh warga masyarakat Sumenep, seluruh vaksinator, pemberi layanan kesehatan supaya sinergi semua pihak melakukan penyegeraan pelaksanaan vaksinasi,” kata Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.
Sementara itu terkait dengan Kabupaten Bangkalan, ada 4 kecamatan yang masuk katagori zona merah adalah Kecamatan Arosbaya. Ada empat kecamatan yang menjadi proses perhatian lebih seksama, diantaranya Kecamatan Geger, Klampis, Arosbaya dan Kota.
“Semua pendekatan sudah dilakukan, pak pangdam melibatkan banyak tim dan pak kapolda juga melibatkan banyak tim. Proses penebalan bisa memberikan pelayanan lebih cepat sudah dilakukan,” tambahnya.
Pemprov sendiri sudah menurunkan tim diantaranya untuk memastikan bahwa seluruh puskesmas harus bisa memberikan layanan kepada masyarakat dan tidak boleh ada layanan kesehatan yang terhenti.
“Seperti misalnya ibu-ibu jangan sampai kesulitan mendapatkan layanan persalinan. Seperti rawat jalan dipastikan bahwa berjalan seperti semula, sehingga tim dokter dari kodam, polda dan pemprov menangani di masing-masing puskesmas,” pungkasnya. (red)