Bali (Penabali.com) – Sejumlah organisasi masyarakat sipil di Bali yang tergabung dalam Komite Kerja Advokasi Lingkungan Hidup (KEKAL) Bali, Front Demokrasi Perjuangan Rakyat (FRONTIER) Bali, serta Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Bali menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak bencana banjir dan tanah longsor di Pulau Sumatera.

Koordinator Posko Donasi sekaligus Manajer Advokasi dan Kampanye WALHI Bali, A.A. Gede Surya Sentana, menjelaskan bahwa posko donasi untuk korban bencana di Sumatera telah dibuka sejak 30 November 2025 dan berlangsung selama kurang lebih dua pekan. Selama periode tersebut, relawan berhasil menghimpun berbagai bentuk bantuan, mulai dari pakaian layak pakai, air bersih, makanan instan dan makanan kaleng, hingga donasi uang tunai sebesar Rp6.530.000.

Ia menyampaikan bahwa seluruh bantuan tersebut akan disalurkan pada pengiriman tahap pertama yang diprioritaskan ke wilayah Aceh Utara. Keputusan tersebut diambil berdasarkan informasi lapangan yang menunjukkan masih terbatasnya distribusi bantuan di kawasan Aceh bagian utara dibandingkan daerah lain.

Lebih lanjut, Surya Sentana menegaskan bahwa pembukaan posko donasi ini merupakan bentuk kepedulian dan respon cepat terhadap bencana yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera, yang telah menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Berdasarkan data per 16 Desember 2025, jumlah korban meninggal dunia dilaporkan mencapai lebih dari seribu orang, sementara ratusan lainnya masih dalam pencarian. Selain itu, ribuan warga terpaksa mengungsi akibat kehilangan tempat tinggal. Menurutnya, duka tersebut tidak hanya dirasakan oleh masyarakat setempat, tetapi juga menjadi keprihatinan bersama sebagai bangsa.

Pandangan serupa disampaikan Sekretaris Jenderal FRONTIER Bali, I Wayan Sathya Tirtayasa. Ia menilai bencana banjir yang terjadi di Sumatera tidak semata-mata disebabkan oleh tingginya curah hujan, melainkan juga dipicu oleh meningkatnya kerentanan ekologis. Dugaan deforestasi dalam skala besar, perubahan bentang alam, serta lemahnya pengawasan terhadap kebijakan lingkungan disebut turut berkontribusi terhadap terjadinya bencana tersebut.

Sementara itu, perwakilan KEKAL Bali, I Made Juli Untung Pratama, SH., M.Kn., mendesak pemerintah pusat agar segera menetapkan bencana banjir di Sumatera sebagai bencana nasional. Ia menilai langkah tersebut penting mengingat luasnya dampak dan besarnya jumlah korban jiwa. Selain itu, pemerintah diminta lebih serius dalam menjalankan kebijakan yang berorientasi pada perlindungan lingkungan dan keselamatan masyarakat guna mencegah terulangnya bencana serupa di masa mendatang. (rls)