Krama Minta Kelian Desa Adat Bugbug Lengser, Bendesa Didesak Amankan Aset

Krama Minta Kelian Desa Adat Bugbug Lengser, Bendesa Didesak Amankan Aset

Jro Gede Putra Arnawa (kiri) didampingi I Komang Ari Sumartawan. (foto: ist.)

Denpasar (Penabali.com) – Melalui Paruman Krama Desa Adat Bugbug yang digelar Jumat (29/7/2022), hampir 70 persen krama adat Bugbug sepakat melengserkan Kelian Desa Adat Bugbug, I Nyoman Purwa Ngurah Arsana.

Ketua Tim Pelaksana Paruman Krama Desa Adat Bugbug, Jro Gede Putra Arnawa didampingi I Komang Ari Sumartawan selaku Koodinator Bidang Hukum Paruman Krama Desa Adat Bugbug kepada media di Denpasar, Senin (1/8/2022), mengatakan dalam paruman itu diputuskan bahwa prajuru yang ditetapkan melalui upacara Ngadegang Kelian Desa yang menetapkan Purwa Arsana, tidak sah.

Ia menambahkan, tiga keputusan lainnya yakni paruman krama sepakat membekukan kepemimpinan, tata kelola Desa Bugbug yang tidak sesuai dengan awig-awig, dan perarem. Kemudian menugaskan kepada Jero Bendesa sebagai pimpinan tertinggi di desa adat untuk mengambil kebijakan seperti mengamankan seluruh dokumen dan aset desa adat, termasuk keuangan baik fisik maupun rekening bank dengan melakukan penyegelan sementara Sekretariat Desa Adat Bugbug.

“Menunjuk tim transisi untuk membentuk pemerintahan definitif dengan kewenangan dan dukungan sumber daya desa adat sesuai awig-awig. Dan, kebijakan lain yang dipandang perlu untuk mengembalikan situasi desa adat menjadi aman, damai dan tentram,” sebut Jro Arnawa.

Berikutnya lanjut Jro Arnawa, yakni paruman memerintahkan seluruh masyarakat Bugbug agar mengawal, mentaati dan melaksanakan semua hasil keputusan Paruman Krama Desa Adat Bugbug.

Keputusan pertama yang telah dilakukan yakni menyegel sekretariat desa adat yang dilakukan perwakilan krama adat. Penyegelan tersebut sebelumnya telah berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan telah diijinkan.

Hasil paruman krama itu telah disampikan kepada MDA Provinsi Bali. Krama berharap MDA Provinsi segera memperbaharui Surat Keputusan (SK) yang baru, sebab SK sebelumnya dinilai tak lagi relevan dengan situasi di desa adat. (red)

Bagikan berita ini...

Leave a Reply

Your email address will not be published.