Jakarta (Penabali.com) – Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menegaskan bahwa stabilitas sistem keuangan (SSK) Indonesia tetap kuat dan kondusif sepanjang triwulan III tahun 2025, meski dinamika global masih penuh ketidakpastian.
Dalam Rapat Berkala IV KSSK yang digelar pada 31 Oktober 2025, empat lembaga anggota—Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)—menyepakati langkah koordinatif untuk memperkuat kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan.
“Kewaspadaan terhadap risiko global tetap menjadi prioritas. Namun, sinergi kebijakan yang solid membuat sistem keuangan Indonesia mampu mendukung pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan,” ujar Menteri Keuangan sekaligus Ketua KSSK dalam keterangan resmi.
Ekonomi Global Masih Tertekan, Namun Optimisme Mulai Terbentuk
KSSK mencatat perekonomian dunia masih dibayangi ketegangan perdagangan dan dampak kebijakan tarif impor Amerika Serikat. Meski demikian, tanda-tanda perbaikan mulai terlihat. Dana Moneter Internasional (IMF) bahkan merevisi proyeksi pertumbuhan global 2025 menjadi 3,2%, naik dari perkiraan sebelumnya 3,0%.
Di dalam negeri, momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap positif. Konsumsi rumah tangga dan investasi terjaga, ditopang koordinasi kebijakan antara pemerintah dan otoritas moneter. Aktivitas manufaktur kembali ekspansif dengan PMI mencapai 50,4 pada kuartal III dan meningkat menjadi 51,2 di Oktober 2025. Neraca perdagangan pun surplus hingga USD14 miliar.
Dengan dukungan stimulus dan peningkatan investasi, pertumbuhan ekonomi kuartal IV 2025 diproyeksikan menembus 5,5%, sementara secara keseluruhan tahun ini bisa mencapai 5,2%.
Rupiah dan Inflasi Terkendali
KSSK juga melaporkan nilai tukar Rupiah tetap stabil meski tekanan global meningkat. Pada akhir Oktober 2025, Rupiah menguat ke posisi Rp16.630 per dolar AS, ditopang kebijakan stabilisasi BI dan peningkatan konversi devisa hasil ekspor.
Inflasi pun terkendali dalam kisaran sasaran, yakni 2,86% year-on-year pada Oktober 2025. Kenaikan harga bahan pangan masih menjadi faktor utama, namun terkendali berkat sinergi pengendalian inflasi melalui TPIP, TPID, dan program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).
APBN Tetap Sehat, Dorong Aktivitas Ekonomi
Dari sisi fiskal, APBN berperan sebagai penopang utama pertumbuhan ekonomi di tengah tekanan global. Hingga akhir triwulan III 2025, realisasi belanja negara mencapai Rp2.234,8 triliun atau 63,4% dari target, sedangkan pendapatan negara tercatat Rp1.863,3 triliun.
Defisit anggaran berada di level terkendali, yaitu 1,56% terhadap PDB, dengan keseimbangan primer positif sebesar Rp18 triliun. Pemerintah juga menyalurkan berbagai stimulus ekonomi senilai Rp34,2 triliun, termasuk bantuan sosial, insentif pajak, dan program padat karya untuk memperkuat daya beli masyarakat.
Kebijakan Moneter dan Perbankan Dorong Likuiditas
Bank Indonesia terus memperkuat kebijakan pro-stability and growth dengan menurunkan BI-Rate menjadi 4,75% hingga September 2025. Langkah ini diambil guna mendukung ekspansi kredit dan menurunkan biaya pinjaman bagi dunia usaha.
Selain itu, BI memperluas kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) dengan total nilai mencapai Rp393 triliun. Insentif ini diberikan kepada sektor-sektor prioritas seperti pertanian, industri, konstruksi, real estate, dan UMKM.
Sektor Keuangan Nasional Tetap Kuat
Kinerja sektor jasa keuangan juga terjaga positif. Kredit perbankan tumbuh 7,7% yoy dengan kualitas kredit tetap solid (NPL gross 2,24%). Dana pihak ketiga (DPK) tumbuh 11,18% yoy, menandakan kepercayaan masyarakat tetap tinggi.
Pasar saham domestik mencatatkan IHSG menembus 8.163,88 pada akhir Oktober 2025, sementara pasar obligasi pemerintah menunjukkan penguatan dengan turunnya yield SUN 10 tahun ke level 6,07%.
OJK juga terus memperkuat regulasi, di antaranya melalui POJK kemudahan akses pembiayaan UMKM dan pengawasan ketat terhadap rekening perbankan guna mencegah tindak penipuan dan judi online.
LPS di sisi lain menegaskan kesiapan menghadapi penjaminan polis asuransi dan menjaga cakupan penjaminan simpanan di atas 90% dari total rekening perbankan nasional, dengan 99,94% rekening bank umum telah terlindungi.
Sinergi Lintas Lembaga untuk Stabilitas Nasional
KSSK berkomitmen terus memperkuat koordinasi kebijakan lintas lembaga agar sistem keuangan tetap tangguh menghadapi ketidakpastian global.
Langkah bersama antara Pemerintah, BI, OJK, dan LPS diharapkan mampu menjaga kepercayaan publik, mendukung sektor riil, serta memastikan pertumbuhan ekonomi Indonesia berlanjut menuju arah yang inklusif dan berkelanjutan. (rls)