Lindungi Masyarakat dari Aspek Kesehatan, Pemerintah Harus Perjelas Regulasi Produk Tembakau Alternatif

Kesehatan42 Views

Adanya aturan tentang pengaturan penetapan tarif cukai terhadap Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL) melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 146 Tahun 2017 yang kemudian direvisi menjadi PMK 156 Tahun 2018, belum dirasa cukup. Diperlukan aturan khusus untuk memperjelas mengenai produk, penjualan, iklan, promosi hingga batasan usia pengguna produk tembakau alternatif. Regulasi khusus tentang produk tembakau alternatif diperlukan guna melindungi masyarakat dari aspek kesehatan dan sosial.

“Norma itu diperlukan untuk melindungi masyarakat. Tidak perlu dilarang, kalau ada potensi akan mengganggu (kesehatan) maka tindakan preventifnya adalah pengendalian, seperti pada aturan rokok konvensional saat ini,” kata Pakar Hukum Universitas Parahyangan Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf, SH., MH.

Dengan adanya aturan tersebut, masyarakat bisa mendapatkan informasi apakah produk tembakau alternatif berpotensi mengganggu kesehatan atau tidak. Untuk itu, perlu ada kajian khusus yang obyektif dari ahli kesehatan. Kajian dari ahli sosiologi juga diperlukan untuk mendapatkan masukan terkait penggunaan produk tembakau alternatif di masyarakat.

“Hal tersebut nantinya akan menjadi dasar pemerintah dalam menyusun kebijakan,” tutur Asep.

Pada aturan rokok konvensional, Asep mencontohkan pemerintah dilematis karena menyadari adanya dampak kesehatan yang ditimbulkan. Namun, lanjutnya, manfaat ekonomi dari keberadaan produk tembakau bagi negara dan masyarakat sangat banyak seperti pendapatan cukai bagi negara, menghidupkan bisnis ritel, bisnis transportasi, dan lain-lain.

Dengan banyaknya masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada industri tembakau, pemerintah tidak bisa melarang tapi hanya mengendalikan produk tembakau. Demikian juga dengan aturan khusus produk tembakau alternatif, Asep melihat pemerintah tidak hanya dapat melindungi masyarakat tapi sekaligus memberikan kepastian hukum dalam berusaha.

“Bagi produsen juga memperjelas, karena ada payung hukumnya. Saya rasa perlu diatur supaya tertib hukum dan kesadaran hukumnya tumbuh,” kata Asep. (red)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *