Ditengah masa pandemi covid-19, DPRD Kota Denpasar tetap menjalankan tupoksi dengan menggelar Sidang Paripurna ke-VIII Masa Persidangan II dengan agenda pembacaan pengantar Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2019, Senin (5/4/2020).

Sidang yang dipimpin Ketua DPRD Kota Denpasar I Gusti Ngurah Gede tersebut dihadiri langsung secara virtual oleh 44 anggota dan pimpinan dewan.

Beberapa anggota DPRD Kota Denpasar mengikuti sidang secara langsung di Ruang Rapat Paripurna, sebagian lagi di Ruang Fraksi serta Ruang Komisi. Tak sedikit pula anggota dewan yang mengikuti sidang dari kediaman masing-masing.

Walikota Denpasar, IB Rai Dharmawijaya Mantra bersama Wakil Walikota Denpasar, IGN Jaya Negara serta Sekda Kota Denpasar, AAN Rai Iswara mengikuti sidang secara virtual di Graha Sewaka Dharma Kota Denpasar.

Dalam pidato pengantarnya, Walikota Denpasar mengatakan LKPJ merupakan progres report pelaksanaan tugas atau laporan pencapaian kinerja dalam satu tahun anggaran. Karenanya, mekanisme LKPJ merupakan wahana untuk saling berbagi peran dalam menganalisis kondisi kinerja pemerintah daerah yang telah dilakukan sepanjang tahun anggaran 2019.

Pada kesempatan tersebut, Walikota Rai Mantra menyampaikan beberapa poin penting. Diantaranya capaian pelaksanaan program dan kegiatan serta permasalahan dan upaya penyelesaian. Kebijakan strategis yang ditetapkan pemerintah, serta tindak lanjut rekomendasi dari dewan.

Rai Mantra mengatakan, secara umum laju pertumbuhan ekonomi di tahun 2019 lalu tercatat 5,84 persen. Terkait upaya menjaga daya beli masyarakat, inflasi di Kota Denpasar pada tahun 2019 turun menjadi 2,37% dari 3,40% pada tahun 2018.

Sedangkan perkembangan penduduk miskin mengalami penurunan dari tahun 2018 sebesar 2,24%, turun menjadi 2,10% di tahun 2019. Sementara pada sektor pembangunan, pendidikan, kesehatan dan perekonomian rata-rata mengalami kenaikan sehingga memberi kontribusi terhadap capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota Denpasar dari 83,30 di tahun 2018 menjadi 83,68 di tahun 2019.

Lebih lanjut dijelaskan, secara umum realisasi pendapatan daerah yang direncanakan sebesar Rp.2.120 triliun lebih sampai berakhirnya Tahun Anggaran 2019 telah terealisasi sebesar Rp.2.193 triliun rupiah lebih atau 103,45%.

Sedangkan untuk belanja daerah yang direncanakan Rp.2,185 triliun lebih telah terealisasi Rp.2.055 triliun lebih atau 94,03% yang terdiri atas belanja langsung dan belanja tidak langsung. Sementara untuk pembiayaan daerah dengan penerimaan direncanakan Rp.259 milyar lebih dan pengeluaran pembiayaan daerah direncanakan Rp.323 milyar yang keduanya telah terealisasi 124,85%. (red)