Denpasar (Penabali.com) – DPRD Bali kembali menggelar Rapat Paripurna ke-18 pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023, Senin (12/6/2023), di Ruang Sidang Utama DPRD Bali.
Rapat Paripurna ke-18 mengagendakan Pandangan Umum Fraksi terhadap Raperda Provinsi Bali tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Semesta Berencana Tahun Anggaran 2022, dan Pendapat Gubernur terhadap Raperda Inisiatif Dewan tentang Penanggulangan Bencana.
Salah satu fraksi di DPRD Bali yakni Fraksi Golkar, telah menyampaikan Pandangan Umumnya yang dibacakan anggotanya, Wayan Rawan Atmaja.
Ditemui usai rapat, Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Bali, Nyoman Sugawa Korry, menyampaikan terkait Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Semesta Berencana Tahun Anggaran 2022, Fraksi Partai Golkar Bali memberikan beberapa catatan dalam rangka lebih meningkatkan keberhasilan pembangunan Bali di masa yang akan datang.
Pertama, dari sisi aspek pembangunan di bidang ekonomi, pemerintah daerah diharapkan lebih meningkatkan perhatiannya pada sektor pertanian, mengingat nilai tukar petani Bali tercatat baru mencapai 98,86%. Artinya, petani Bali belum mampu memenuhi konsumsi rumah tangga dan biaya produksi.
Sugawa Korry meminta perhatian untuk membantu petani tanaman pangan lebih ditingkatkan, begitu juga upaya mendorong produksi petani untuk ekspor terus digalakkan termasuk memfasilitasi registrasi kebun kelompok-kelompok petani.
“Dari sisi pertumbuhan ekonomi Bali yang posisinya masih di bawah nasional dan tingkat inflasi yang berada pada posisi lebih tinggi dari nasional, agar mendapat atensi dengan baik,” ucap Sugawa Korry ynag juga Wakil Ketua DPRD Bali.
Dari sisi pelestarian lingkungan, Pandangan Umum Partai Golkar menyatakan salah satu aspek Sad Kerthi adalah danu kerthi terkait penataan Danau Beratan jadi perhatian prioritas. Fraksi Golkar memandang danau yang menjadi salah satu andalan wisata di Bali itu mendesak dilakukan penataan kawasannya. Pengaturan pedagang di pinggir danau, dan juga bangunan yang menghalangi view danau agar ditata sehingga kawasan tersebut terlihat menjadi lebih baik.
Selain danau, Fraksi Golkar juga menyoroti pelestarian hutan-hutan lindung khususnya di Kabupaten Jembrana yang mencapai 27.000 ha.
“Tenaga polisi hutan penjaga pelestarian hutan yang mengawasi 27 ribu hektar hutan di sana masih sangat terbatas, karena itu diperlukan dukungan personel dan teknologi modern untuk mengawasi intensif kawasan hutan tersebut,” ucap Rawan Atmaja membacakan Pandangan Umum Fraksi Golkar.
Sugawa Korry kembali menambahkan, Fraksi Golkar DPRD Bali juga mengusulkan penambahan penyertaan modal untuk Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali sehingga provinsi pemegang saham terbesar.
“Karena pada hakekatnya BPD adalah bank daerah provinsi sehingga sewajarnya saham provinsi adalah saham terbesar,” ujar politisi Golkar dari Desa Banyuatis, Buleleng ini. (red)