Denpasar (Penabali.com) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali bersama Pemerintah Kota Denpasar meluncurkan Program Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kota Denpasar Tahun 2024.
Pada tahun ini TPAKD Kota Denpasar berfokus dalam mendorong ketersediaan akses keuangan kepada penggiat sektor pertanian dan peternakan dengan komoditas padi dan cabai, dan meningkatkan inklusi khususnya kepada pelajar.
TPAKD Denpasar juga diharapkan menjadi sarana pendampingan program kewirausahaan untuk perempuan dan penyandangan disabilitas di Kota Denpasar serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kota Denpasar pada khususnya dan Provinsi Bali pada umumnya.
Peluncuran dilakukan Kepala OJK Bali, Kristrianti Puji Rahayu bersama Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, di Subak Lungatad, Desa Peguyangan Kangin, Kecamatan Denpasar Utara, Provinsi Bali, Selasa.
Program TPAKD Kota Denpasar 2024 terdiri dari tiga besaran program yaitu:
- Kredit/Pembiayaan Sektor Prioritas (KPSP) Pertanian dan Peternakan dengan komoditas padi dan cabai;
- Program KEJARKu Pandai (Satu Rekening Satu Pelajar dan Satu Sekolah Satu Laku Pandai); dan
- Program UMKM Bali Nadi Jayanti bersama Perempuan dan Penyandang Disabilitas.
Target penyaluran KUR di Kota Denpasar pada tahun 2024 mencapai Rp1,7 triliun, dengan Rp87 milyar untuk sektor pertanian. Pembiayaan di sektor pertanian ini bertujuan untuk menciptakan ketahanan pangan dan kestabilan harga sekaligus menciptakan kesejahteraan petani, sehingga menjadi salah satu program TPAKD Kota Denpasar tahun 2024.
KPSP ini sejalan dengan tema bisnis matching TPAKD nasional yaitu “Pengembangan Sektor Ekonomi Prioritas”. KPSP tidak hanya sekedar penyaluran kredit, namun merupakan sebuah ekosistem yang mencerminkan sinergi antara seluruh pemangku kepentingan di daerah dan industri jasa keuangan.
Selain program KPSP untuk sektor prioritas, OJK juga mengarahkan TPAKD di seluruh Bali untuk membantu akselerasi UMKM di wilayahnya melalui program Akademi UMKM Bali Nadi Jayanti dalam memberikan pelatihan dan pendampingan kepada UMKM Disabilitas dan Perempuan agar menjadi UMKM yang berdaya saing dan memperoleh kemudahan dalam mengakses produk-produk keuangan di industri jasa Keuangan termasuk juga Keluarga Harapan terpilih yang akan didampingi dalam program inkubasi bisnis.
Selain itu, OJK juga mendorong pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan untuk mensukseskan program literasi dan inklusi untuk pelajar melalui program Kejarku Pandai: Satu Rekening Satu Pelajar, Satu Sekolah Satu Agen Laku Pandai. Sebagai rangkaian kegiatan, dilaksanakan pula Edukasi Keuangan dan Waspada Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Bali, sosialisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari PT BPD Bali Cabang Denpasar, sosialisasi Asuransi Tani Padi dari Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo), dan sosialisasi program penjaminan dari Jamkrida Bali Mandara.
Melalui sinergi dan kolaborasi semua pihak dalam TPAKD di masing-masing daerah diharapkan dapat meningkatkan literasi dan inklusi keuangan yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bali. (rls/ojk)