Denpasar (Penabali.com) – Penolakan terhadap perubahan status SMA Bali Mandara menjadi sekolah umum terus bergulir. Pada Senin (20/6/2022), sekelompok massa berpakaian adat berorasi di Gedung DPRD Bali untuk menyatakan sikap menolak rencana pemerintah itu.
Massa yang saat itu diterima Wakil Ketua DPRD Bali, I Nyoman Sugawa Korry, Ketua Komisi IV DPRD Bali I Gusti Putu Budiartha, dan sejumlah Anggota Dewan, berharap wakil rakyat dapat memperjuangkan aspirasi mereka.
Terkait sikap itu, Sugawa Korry yang hadir dalam kesempatan tersebut, menjelaskan bahwa pihaknya mengenal baik SMA Bali Mandara, khususnya dalam hal prestasi yang diperoleh siswa maupun alumni.
“Tetapi, di tingkat provinsi akhir-akhir ini kami terkendala dengan anggaran karena Covid-19. Kemudian diadakan kajian Provinsi Bali yang melahirkan kebijakan. Namun, demikian aspirasi yang disampaikan ini tentu akan kami jadikan bahan untuk kami koordinasikan dengan gubernur,” jelasnya.
Menurutnya, jumlah penduduk miskin yang memerlukan bantuan jumlahnya masih cukup banyak, sedangkan daya tampung di SMA Bali Mandara sangat terbatas sehingga tidak semua siswa miskin ini bisa tertampung di sana.
Oleh karena itu, kata Sugawa Korry, dibuatlah kajian yang berlandaskan asas keadilan, yaitu pendidikan sama rata.
“Segala apapun kebijakan itu kita diskusikan dengan sebaik-baiknya dengan tidak memaksa kehendak. Adik-adik juga tidak harus keinginannya terpenuhi dan oleh karena itu, berikanlah kami kesempatan untuk mendiskusikan kajian ini. Di sini juga ada Komisi 4, kami akan melaporkan kepada gubernur,” katanya.
Dirinya pun berharap baik FKPP-Alumni SMA Bali Mandara dapat bersabar dan harus saling menghargai, mengingat Gubernur Bali juga memiliki kebijakan-kebijakan sesuai dengan kewenangannya di pendidikan.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Bali, I Gusti Putu Budiarta menjelaskan kurang lebih ada sebanyak 180 ribu siswa miskin dan sangat miskin di Bali, sementara daya tampung di SMA Bali Mandara kurang lebih 870 siswa.
“Kajian-kajian inilah yang mungkin sudah kami kordinasikan dengan Dinas Pendidikan Provinsi Bali sehingga jalan tengah yang diambil oleh Bapak Gubernur Provinsi Bali adalah ingin memberikan pemerataan keadilan bagi seluruh siswa miskin dan sangat miskin. Artinya lebih dari 870 itu akan mendapatkan prioritas lagi,” kata I Gusti Putu Budiarta.
Dirinya pun memberikan contoh berdasarkan kajian yang telah diterima pihaknya, misalnya saja siswa sangat miskin hingga tidak bisa makan, nantinya akan diberikan bantuan beras atau lauk pauk oleh Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Sosial.
Kalau siswa tersebut tidak bisa membeli baju atau seragam, itu akan langsung diberikan seragam oleh Dinas Pendidikan dan seragam ini pun nantinya akan sama dengan siswa di SMA/SMK di Bali.
“Ini sangat memberikan keadilan, dan keseimbangan kepada seluruh siswa-siswa miskin di Bali dan itu adalah hasil kajian kami bersama Pemerintah Provinsi Bali sehingga muncullah kebijakan ini. Bukan menghapus Bali Mandara dan bukan persoalan nama karena ini kebijakan Pemerintah Provinsi Bali dalam rangka memberikan keseimbangan, keadilan, dan pemerataan kepada seluruh siswa miskin dan sangat miskin di Provinsi Bali,” terangnya.
Dirinya pun berharap alumni SMA Bali Mandara kedepannya dapat ikut membagikan ilmu yang dimilikinya kepada siswa-siswa miskin yang ada di Bali. Hal ini agar siswa-siswa miskin lainnya juga bisa sukses, tidak hanya yang ada di SMA Bali Mandara tapi siswa di seluruh Bali.
“Itulah tujuan dari Pemerintah Provinsi Bali sehingga ada pemerataan. Harapan kita ayo kita semua semangat dan bersatu untuk mengentaskan kemiskinan. Menjadikan siswa-siswa miskin punya kehidupan ekonomi yang lebih baik di kemudian hari. Urusan adik di sini menyampaikan aspirasi ini mungkin akan kami diskusikan lagi. Kita carikan jalan tengahnya dengan Bapak Pimpinan kami,” tambahnya. (red)