Buleleng (Penabali.com) – Pemerintah Kabupaten Buleleng masih menunggu jawaban Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) atas surat permohonan lahan permukiman warga eks transmigran Timor-Timor di Desa Sumberklampok.

Pemkab Buleleng sebagai fasilitator telah berupaya untuk menyelesaikan secara cepat permasalahan kepemilikan tanah warga eks transimgran Timtim di Banjar Dinas Bukit Sari, Desa Sumberklampok, Kecamatan Gerokgak. Setelah mengirim surat permohonan perihal penyelesaian konflik masyarakat eks transmigran Timtim dari Bidang Pertanahan Disperkimta ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, saat ini Pemkab Buleleng tengah menunggu balasannya.

Pj. Bupati Buleleng, Ketut Lihadnyana, usai menerima audiensi Perbekel Sumberklampok dan tokoh masyarakat eks transmigran Timtim di ruang rapat kantor Bupati Buleleng, Rabu (14/09/2022), menjelaskan setelah berkomunikasi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan memberikan balasan dalam kurun waktu satu minggu kedepan. Untuk itu, Lihadnyana meminta masyarakat bersabar.

“Yang jelas Pemkab Buleleng akan memfasilitasi secara cepat agar ada semacam status yang jelas terhadap masyarakat eks Timtim mengenai kepemilikan lahan permukiman,” ungkapnya.

Pihaknya menyebut permohonan lahan untuk tempat tinggal, fasilitas umum, dan fasilitas sosial sudah disetujui. Hanya saja, Pemkab Buleleng ingin agar masyarakat juga mendapat lahan garapan untuk kesinambungan hidup mereka.

“Astungkara akan diberikan lahan garapannya. Tapi mohon bersabar. Karena ini kawasan hutan maka harus dilepas dulu oleh Menteri Kehutanan, setelah itu BPN baru memberikan status pada lahan tersebut. Itu tahapannya,” imbuhnya.

Sebelumnya, Perbekel Sumberklampok dan sejumlah tokoh masyarakat Eks Timtim diterima Pj. Bupati Buleleng, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan, Asisten Bidang Administrasi Umum, Kadis Perkimta, dan Kabag Pemerintahan Setda Buleleng. Kedatangan sejumlah tokoh masyarakat eks transmigran Timtim bermaksud untuk memperjelas tindak lanjut dari surat permohonan yang telah dikirim 12 Juli 2022 lalu. (rls)