Organisasi masyarakat Pembela Kesatuan Tanah Air Indonesia Bersatu (Pekat IB) Provinsi Bali mengadakan Musyawarah Wilayah ke-2, Sabtu (6/7), bertempat di Hotel Neo Jalan Gatot Subroto, Denpasar.
“Sesuai AD/ART organisasi kami mentaati amanah untuk berbuat demi kepentingan bangsa dan negara. Musyawarah wilayah ini sekaligus evaluasi dan merancang program kerja Pekat Indonesia Bersatu Provinsi Bali,” kata Ketua Umum Pekat, H. Markoni Kotto, didampingi Ketua DPW Pekat Indonesia Bersatu Ida Bagus Alit Manuaba, serta jajaran Pekat Bali, Sabtu (6/7) kemarin, di Denpasar.
Pekat, merupakan sebuah organisasi masyarakat yang pendiriannya bertujuan untuk membangun citra kebersamaan dalam kebhinekaan warga Negara Republik Indonesia dalam perjuangan bangsa dan negara untuk mencapai masyarakat adil dan sejahteta. Markoni Kotto juga mengatakan, ormas Pekat juga menyatukan visi misi warga masyarakat tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan. Sekaligus mengamankan dan mempertahankan NKRI sesuai yang diamanatkan dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 30 tentang bela negara.
Pekat Indonesia Bersatu adalah organisasi kemasyarakatan yang bersifat terbuka, independen, dan mandiri, bukan organisasi pemerintah, bukan organisasi politik atau bagian didalam organisasi politik maupun partai politik. Dikatakan Markoni Kotto, ormas Pekat Indonesia Bersatu dalam melakukan kegiatannya bertindak profesional dan proporsional.
“Kami tidak berafiliasi terhadap partai politik manapun. Jika ada anggota yang ikut berpolitik itu sah saja karena namanya juga pilihan, tapi secara lembaga kami tidak. Dalam berkegiatan Pekat Indonesia Bersatu selalu mengutamakan kepentingan bangsa dan negara,” jelas Markoni Kotto yang terpilih sebagai ketua umum pada Musyawarah Nasional I (Munas) PEKAT Indonesia Bersatu bulan Februari 2013 lalu di Bali.
Dijelaskan juga, Pekat Indonesia Bersatu bukanlah ormas yang kerap dicap miring oleh banyak pihak. Terbukti dalam menjalankan organisasi, Pekat Indonesia Bersatu selalu menekankan kepada anggotanya untuk membangun dan bermitra dengan lembaga-lembaga negara maupun berbagai komponen bangsa dan elemen masyarakat dalam melaksanakan amanat yang terkandung didalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945.
“Kami membangun ekonomi kerakyatan demi kesejahteraan anggota dengan mendirikan koperasi simpan pinjam. Kami juga ada usaha air kemasan, punya lembaga keuangan juga. Dengan demikian apa yang kami lakukan sekaligus menepis stigma negatif yang selalu menempel pada ormas,” ucap mantan Sekjen Pekat Indonesia Bersatu ini.
Sementara itu, Ketua DPW Pekat Indonesia Bersatu Provinsi Bali, Ida Bagus Alit Manuaba, menyatakan musyawarah wilayah ke-2 ini untuk mengevaluasi sekaligus merancang program kerja ke depan.
“Kami siap bersinergi dengan pemerintah maupun organisasi masyarakat yang lain untuk bersama-sama membangun Bali,” ujar mantan guru SD ini.
Saat ini, Pekat Indonesia Bersatu telah ada di 34 provinsi di seluruh Indonesia dan sudah terbentuk hingga ke tingkat desa, dengan jumlah anggota sekitar 6 juta orang lebih. Sedangkan jumlah anggota Pekat Indonesia Provinsi Bali hingga saat ini enam ribu orang lebih. (red)