Denpasar (Penabali.com) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali mengadakan acara NGORTE (Ngobrol Bersama Update Berita) with Media pada Kamis malam (20/3/2025). Acara yang juga diisi dengan buka puasa bersama ini dipimpin oleh Kepala OJK Provinsi Bali, Kristrianti Puji Rahayu, serta dihadiri oleh berbagai pejabat OJK dan puluhan wartawan dari media cetak dan online.
Dalam kesempatan tersebut, OJK Bali memaparkan berbagai isu terkait stabilitas sektor jasa keuangan, layanan pengaduan konsumen, serta upaya pengembangan sektor pertanian sebagai alternatif ekonomi di luar pariwisata.
Pengaduan Masyarakat dan Layanan SLIK
Deputi Direktur Pengawasan Perilaku PUJK, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Bali, Rony Ukurta Barus, mengungkapkan bahwa hingga Februari 2025, pihaknya telah menerima 95 pengaduan dari masyarakat. Dari jumlah tersebut, 26,53 persen terkait dengan kasus fraud eksternal seperti penipuan, pembobolan rekening, skimming, dan kejahatan siber. Sementara itu, 20,41 persen pengaduan berkaitan dengan perilaku petugas penagihan, dan 8,16 persen terkait sengketa tagihan atau transaksi.
Pada tahun 2024, OJK Bali menerima total 481 pengaduan, di mana 57 persen telah diselesaikan, sementara 43 persen masih dalam proses. Selain menangani pengaduan, OJK juga menyediakan layanan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). Sepanjang 2024, layanan ini dimanfaatkan oleh 9.630 orang, sementara hingga Februari 2025, tercatat 2.198 pengguna dengan 575 orang mengakses secara daring dan 1.623 orang datang langsung ke kantor OJK.
Stabilitas Sektor Jasa Keuangan
Direktur Pengawasan LJK OJK Bali, Ananda R. Mooy, menyoroti perkembangan intermediasi perbankan di Bali. Kredit perbankan pada 2025 mengalami pertumbuhan meski tidak secepat tahun sebelumnya. Peningkatan ini didorong oleh kredit investasi dan konsumsi, sementara kredit modal kerja mengalami kontraksi.
Sektor UMKM tetap menjadi pendorong utama pertumbuhan kredit di Bali, diikuti oleh kredit korporasi yang mencatat pertumbuhan tertinggi. Dari sisi dana pihak ketiga (DPK), tabungan masih mendominasi dengan porsi 53,92 persen, diikuti deposito 29,87 persen dan giro 16,22 persen. Tabungan perseorangan menjadi kontributor utama dengan pertumbuhan 11,25 persen atau setara dengan Rp7,60 triliun.
Dorongan Pengembangan Sektor Pertanian
Untuk mengurangi ketergantungan Bali pada sektor pariwisata, OJK mendorong pengembangan sektor pertanian sebagai sumber ekonomi alternatif. Kepala OJK Bali, Kristrianti Puji Rahayu, menekankan pentingnya pemanfaatan Kredit Program Sektor Pertanian (KPSP) dengan pendekatan rantai nilai pertanian yang terintegrasi.
Program ini mencakup pendampingan teknis budidaya, peningkatan literasi keuangan bagi petani, serta keterlibatan lembaga jasa keuangan dengan mitigasi risiko lebih baik. Pada tahun 2025, pengembangan ini akan difokuskan pada komoditas kakao di Jembrana dan Tabanan, serta pisang cavendish di Bangli dan Karangasem.
Selain meningkatkan ketahanan pangan, penguatan sektor pertanian juga bertujuan untuk mendukung stabilitas ekonomi Bali, terutama dengan adanya skema kredit pasca-panen dan kredit tanpa bunga yang memungkinkan petani membayar pinjaman setelah panen. OJK mencatat, hingga akhir 2024, penyaluran kredit ke subsektor pertanian buah pisang mencapai Rp33,69 miliar dengan risiko kredit (NPL) yang terkendali di bawah 5 persen.
Dengan berbagai upaya tersebut, OJK berharap dapat memperkuat sektor jasa keuangan serta mendorong diversifikasi ekonomi Bali, sejalan dengan visi ekonomi Kerthi Bali yang diusung pemerintah daerah. (ika)