Pernyataan keras keluar dari bibir anggota Komisi VI DPR RI periode 2014-2019 Nyoman Damantra, soal transmigrasi. Politisi PDI Perjuangan ini menyatakan dengan sangat tegas untuk menghentikan program men-transmigrasikan krama Bali. Jika ini tetap menjadi program pemerintah daerah dan provinsi maka menurutnya, negara tidak hadir untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya.

“Bali sekarang tumbuh pesat karena pariwisata. Banyak devisa dihasilkan tapi apa yang krama Bali peroleh dari sini. Yang terjadi justru krama Bali semakin terpinggirkan”, ujar pria kelahiran Jakarta 20 Desember 1960 ini.

Bagi Damantra, transmigrasi bukanlah solusi bijak untuk meningkatkan taraf hidup krama Bali. Ada program-program yang lebih produktif dan memberikan keberpihakan kepada masyarakat. “Transmigrasi itu bukan solusi. Lantas mengapa orang Bali dikirim ke luar Bali untuk mencari nafkah ke luar Bali, lalu untuk apa kemajuan pesat pariwisata Bali selama ini?”, tanyanya.

Transmigrasi menurut Damantra hanya akan semakin membuat krama Bali semakin terpinggirkan. Mereka harus meninggalkan tanah kelahirannya, meninggalkan sanggahnya, merajannya, tempat sucinya, untuk kemudian berjuang hidup di tanah orang.

“Hak kita untuk mendapat kesejahteraan itu dijamin oleh konstitusi. Nah kalau sekarang krama Bali disuruh transmigrasi lalu negara ini kemana, negara itu harus hadir untuk masyarakat mengatasi persoalan kemiskinan persoalan kesejahteraan, bukan malah meminggirkan orang Bali dengan cara transmigrasi”, sebutnya.

Karena itu, aktivis kebudayaan ini meminta pemerintah daerah baik kabupaten kota dan pemerintah provinsi, agar setiap pembangunan dan investasi harus ada keberpihakan kepada masyarakat utamanya lokal konten dan kearifan lokal.

“Ada banyak hotel, vila ataupun restoran dibangun di Bali. Lalu kenapa justru pengrajin perak misalnya, atau pengrajin industri kreatif orang Bali justru mati suri, itu karena tidak ada keberpihakan pemerintah kepada sektor riil ini. Karena itu mari kita sama-sama berpikir untuk membangun Bali, membangun ketahanan yang berpihak kepada lokal konten dan kearifan lokal masyarakat Bali”, harapnya. (red)