Categories Nasional Teknologi

Panglima TNI: Paradoks Kemajuan Teknologi Perlu Diantisipasi

(Puspen TNI). Kemajuan teknologi harus diakui sangat pesat termasuk teknologi komunikasi, namun paradoks kemajuan tersebut perlu diantisipasi. Oleh sebab itu, diperlukan perhatian dan kerja sama seluruh komponen bangsa untuk menekan paradoks kemajuan teknologi dan lebih memaksimalkan sisi positif pemanfaatannya.

“Saya yakin kita semua memiliki perhatian dan pandangan yang sama terkait perlunya sinergi demi masa depan dan kemajuan NKRI”, kata Panglima TNI, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P., pada acara coffee morning dengan Komunitas Telekomunikasi dan Informatika (Telematika) di Gedung Soedirman Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (21/3/2019).

“Kita tidak menginginkan negara yang begitu kaya ini dikoyak konflik seperti halnya negara-negara lain. Kita juga tentunya tidak ingin sekedar menjadi penonton yang baik dan melihat negara lain yang menikmati kemajuan teknologi”, tegas Panglima TNI.

Menyikapi penyebaran berita-berita hoaks maupun provokasi, Panglima TNI mengatakan bahwa kemajuan teknologi tidak dibarengi dengan kedewasaan penggunanya. Menurutnya, hoaks ataupun provokasi tersebut juga dapat membahayakan stabilitas nasional.

“Kita tidak dapat mengelak dari kemajuan tersebut. Terlebih dengan berkembangnya internet of everything ataupun kecerdasan buatan. Apabila kita tidak dapat menguasai teknologi, maka kita hanya akan menjadi bulan-bulanan, menjadi obyek, dan tidak dapat meraih keunggulan”, jelasnya.

Menurut Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, masyarakat luas memiliki kemampuan untuk meraih keunggulan tersebut. Unicorn-unicorn yang muncul dan berhasil mengekploitasi teknologi serta berkembang pesat semuanya berasal dari masyarakat. “Berbagai layanan dikembangkan masyarakat memanfaatkan platform internet”, katanya.

Turut serta pada acara tersebut diantaranya Irjen TNI Letjen TNI M. Herindra, M.A., M.Sc., Koorsahli Panglima TNI Mayjen TNI Nono Suharsono, S.I.P., M.Si., para Asisten Panglima TNI, Kabalakpus TNI dan Pejabat Mabes Angkatan serta para Akademisi, Praktisi, Pengusaha IT Nasional dan Institusi Pemerintah yang membidangi Telematika. (red)