Paradigma Baru Pariwisata Bali yang Berkualitas dan Berkelanjutan

PHRI BPD Bali, Pemerintah provinsi Bali – Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia Provinsi Bali, IDOLA PARISUDA (Ikatan Doktor Alumni Pariwisata Udayana), dan Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Kabupaten Badung, menyelenggarakan Hospitality Leaders Talks bertempat di Ruang Tirta Empul Gedung KPw Bank Indonesia Provinsi Bali di Denpasar, Rabu (12/02/2020).

Kegiatan diikuti 130 orang undangan yang terdiri dari berbagai stakeholders kepariwisataan yakni guru besar kepariwisataan dan akademisi lainnya, praktisi, pengusaha, pemerintah, asosiasi serta tokoh masyarakat.

Sebagian besar dari praktisi pariwisata telah meyakini pariwisata merupakan suatu industri yang tangguh, namun juga sangat rentan terhadap berbagai persoalan seperti kesehatan, politik, keamanan, maupun lingkungan.

Namun berangkat dari “ketangguhan” sekaligus rentannya pariwisata terhadap ragam isu, pelaku pariwisata, stakeholders, pemerintah dan seluruh komponen dan elemen masyarakat khususnya di Bali, telah mampu melewati tantangan dan rintangan yang menghantam pariwisata baik yang bersifat internal maupun eksternal.

Ketua Panitia Penyelenggara I Gusti Agung Ngurah Rai Suryawijaya, SE.,MBA., mengatakan dengan sinergitas seluruh stakeholders semua gangguan tersebut dapat dikelola dengan baik dan terhindar dari keterpurukan yang lebih parah. Berlatar belakang rentannya industri pariwisata tersebut terhadap berbagai isu, mendorong banyak pihak untuk melakukan terobosan-terobosan yang inovatif terutama mengaktualisasikan ide kreatif ke dalam suatu perencanaan strategis. Itu sebabnya pihak penyelenggara memandang penting dilaksanakannya kegiatan Hospitality Talks Leader yang mengusung tema utama “Quality & Sustainability ; a New Paradigm of Bali Cultural Tourism”.

“Sudah saatnya Bali untuk mengambil tindakan serius mewujudkan berbagai wacana seputar pariwisata berkualitas yang sudah banyak diselenggarakan selama ini,” kata Agung Rai Suryawijaya.

Hampir 50 tahun Bali menjadi andalan pariwisata nasional, dan di jaman dimana pariwisata saat ini dijadikan core business bagi Indonesia sejak pemerintahan Presiden Joko Widodo, Bali harus menguatkan posisinya menjadi barometer dan ujung tombak pariwisata di Indonesia. 10 Destinasi baru dan 5 destinasi super prioritas yang dibentuk pemerintah pusat masih akan tergantung dari Bali mengingat Bali adalah central hub and connection antar semua destinasi tersebut.

“Sebagai gerbang utama wisatawan mancanegara, Bali telah mencanangkan program pariwisata berkualitas dan berkelanjutan yang perlu diakselarasi realisasi dan aktualisasinya,” ujar pria yang juga pelaku pariwisata ini.

Menurutnya, secara internal bagi Bali, pariwisata berkualitas ini adalah legacy bagi generasi penerus bagi masyarakat Bali. Sehingga kebermanfaataan dari industri pariwisata yang tidak akan pernah habis ini harus dinikmati seluas-luasnya demi kesejahteraan masyarakat.

Quality and Sustainability Tourism, ucap Agung Rai Wirajaya, merupakan arah atau direction yang dibutuhkan Bali ditengah terpaan excesses dari industri itu sendiri seperti alih fungsi lahan, kemacetan, isu kebersihan dan pencemaran lingkungan, tingkat kriminalitas termasuk peredaran narkoba jejaring internasional bahkan hingga cadangan dan debit sumber air yang semakin berkurang.

Dengan penerapan program pariwisata berkualitas dan berkelanjutan maka komitmen insan pariwisata semakin kuat dalam mendukung program Pemerintah Provinsi Bali “Nangun Sat Kerthi Loka Bali’ yakni menuju Bali Era Baru yang memperhatikan berbagai aspek pendukung kehidupan di Bali secara demografi, geografi serta psikografi seperti jana kerthi, atma kerthi, danu kerthi, wana kerthi, segara kerthi dan jagat kerthi.

Paradigma baru untuk pariwisata Bali harus disosiasilisasikan terus menerus oleh semua pihak, agar menjadi new direction Pariwisata Bali era baru termasuk hal yang ditunggu-tunggu sebagai regulasi kepariwisataan Bali sebagaimana yang dirancang dalam Rapergub tentang Tata Kelola / Standarisasi Penyelenggaraan Kepariwisataan dan Usaha Pariwisata.

“Kami yakin standarisasi dan tata kelola yang terdapat dalam Pergub tersebut akan mampu mengakselerasi action plan kita dalam mewujudkan pariwisata Bali yang berkualitas dan berkelanjutan berbasis budaya dan kerakyataan” pungkas Ketua PHRI BPC Badung dan BPPD Badung ini. (red)