Categories Badung Pariwisata

Pariwisata Bali ‘Sekarat’, Komponen Pariwisata Mengadu ke BKSAP, Supadma Rudana: “Harus dilakukan manajemen risiko”

Badung (Penabali.com) – BKSAP DPR RI melaksanakan kunjungan kerja ke Kabupaten Badung, Selasa (18/01/2022). Dipimpin Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Putu Supadma Rudana didampingi para Anggota BKSAP DPR RI, rombongan diterima Sekda Badung I Wayan Adi Arnawa mewakili Bupati Badung, di Ruang Kerta Gosana, Mangupraja, Badung. Dalam pertemuan tersebut turut hadir dinas/SKPD terkait dan para tokoh pariwisata.

Mengawali sambutannya, Sekda Badung memaparkan dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian masyarakat Bali, khususnya di Kabupaten Badung.

Dalam momen ini, dimanfaatkan komponen pariwisata untuk menyuarakan kondisi pariwisata Bali yang megap-megap tidak tertolong akibat dampak pandemi Covid-19. Karena itu, mereka meminta BKSAP DPR RI lewat perjuangan Supadma Rudana sebagai wakil rakyat Bali di Pusat untuk bersuara lantang dan tegas agar pariwisata Bali benar-benar ditangani maksimal oleh Pemerintah Pusat.

Ketua Indonesian Hotel General Manager Association (IHGMA) Bali, Made Agus Yoga Iswara, dalam pertemuan tersebut mengatakan pariwisata Bali yang terdampak pandemi Covid-19 benar-benar tidak tertolong. Walaupun ada kebijakan Pemerintah Pusat membuka penerbangan internasional untuk 19 negara, tapi kebijakan itu dinilai masih tidak tepat.

Bagaimana tidak, dari 19 negara yang diizinkan masuk, hanya 6 yang punya penerbangan langsung ke Bali.

Supadma Rudana saat kunjungan kerja BKSAP ke Kabupaten Badung. (foto: ist.)

“Dari 19 negara yang dibuka penerbangan internasionalnya, hanya 6 yang bisa masuk ke Bali. Sisanya mereka tidak bisa penerbangan internasional secara langsung ke Bali. Kami ingin pusat agar benar-benar serius memberikan perhatian kepada Bali,” ujar Yoga Iswara.

Yoga Iswara membandingkan perlakuan pusat dengan DKI Jakarta yang dibuka secara luas, tidak pernah ada pelarangan, walaupun kasus positif Covid-19 lebih parah dari Bali.

“Jakarta dari mulai landemi Covid-19, selalu dapat prioritas untuk mendapatkan penerbangan internasional, tidak pernah sama sekali ada larangan. Kami mohon BKSAP DPR RI memperjuangkan persoalan ini di pusat,” tegasnya.

Yoga Iswara menuturkan, pariwisata Bali saat ini sudah dalam titik nadir. Pekerja dan pengusaha pariwisata sudah hampir turun ke jalan. Namun masih bisa dikontrol.

“Kalau mau buka Bali, ayo support dengan serius. Di Thailand, varian Omicron ada, namun penerbangan internasional tetap dibuka. Kami bukan mengabaikan protokol kesehatan, tetapi mari beri kami kesempatan untuk melakukan upaya, manajemen risiko,” katanya.

“Jangan alasan negara lain belum mau datang ke Bali. Bagaimana mau datang, aturan masuk ke Bali belum beres. Pintu masih ditutup, namun kesannya sudah dibuka, tolong cari titik tengahnya,” tegasnya.

Menanggapi keluhan tokoh pariwisata itu, Anggota BKSAP DPR RI, Linda Megawati, meminta agar pimpinan BKSAP DPR RI nanti mengkomunikasikan agar aspirasi komponen pariwisata Bali disampaikan ke pimpinan DPR RI.

“Sebaiknya bapak-bapak dari komponen pariwisata ini diundang ke DPR RI, pertemukan dengan lintas komisi terkait,” ujar srikandi politik Partai Demokrat ini.

Ketua PHRI Badung I Gusti Agung Ngurah Rai Surya Wijaya dalam pertemuan mengatakan apresiasi BKSAP DPR RI kunjungan ke Badung. Sehingga ada harapan untuk bisa suarakan keluhan komponen pariwisata Bali.

“Dulu kami masih punya wakil di Komisi X DPR RI membidangi pariwisata, sekarang sudah nggak ada lagi. Dulu masih ada Pak Supadma Rudana kolega kami di Komisi X. Jadi kami harap tolong bantu Bali,” tegas Rai Wijaya.

BKSAP foto bersama Pemkab Badung da komponen pariwisata. (foto: ist.)

“Kami di akar rumput tahu betul kondisi pekerja dan pengusaha pariwisata. Vila mereka sudah pada dijual. Hotel di jual, pekerja punya sepeda motor dijual untuk sekedar makan. Orang lapar disuruh sabar ya nggak bisa,” tandasnya.

Atas kondisi tersebut, Wakil Ketua BKSAP, Supadma Rudana, menginventarisasi semua keluhan aspirasi komponen pariwisata Bali. Pihaknya akan menyampaikan di level pimpinan di DPR RI dan Pemerintah Pusat supaya pariwisata Bali diupayakan dibuka secepatnya secara penuh, seperti negara-negara lain.

“Tentunya dengan tetap mengutamakan protokol kesehatan. Ya benar juga, harus dilakukan manajemen risiko,” ujar politisi asal Desa Peliatan, Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar ini.

Wakil Ketua Fraksi Demokrat DPR RI ini mengatakan, Bali selama ini menyandang banyak prestasi dalam penanganan pandemi Covid-19.

“Tingkat vaksinasi nomor satu di nasional, Prokes juga terbaik, pola karantina dan penanganan pandemi Covid-19 juga mendapatkan apresiasi pemerintah pusat. Tetapi kesehatan terjaga, ekonomi bisa pulih, itu yang harus dicarikan solusinya,” ucap Wasekjen Demokrat ini. (rls)