Buleleng (Penabali.com) – Pembangunan Mall Pelayanan Publik (MPP) menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng. Forum Konsultasi Publik (FKP) pun digelar guna memberikan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan.
Bertempat di Ruang Rapat Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Buleleng, para hadirin yang terdiri dari Kejaksaan Negeri Buleleng, perangkat daerah terkait di lingkup Pemkab Buleleng, instansi vertikal, dan sejumlah tokoh masyarakat diperlihatkan desain dari MPP yang rencananya akan didirikan di lantai 3 Pasar Rakyat Banyuasri.
Membuka kegiatan secara resmi, Penjabat (Pj) Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana menyatakan optimis keberadaan MPP akan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Buleleng baik dari Pemkab Buleleng maupun instansi vertikal lainnya.
Guna menjamin MPP dapat memberikan pelayanan yang prima sesuai dengan kebutuhan publik, maka Lihadnyana mengharapkan pelaksanaan FKP ini dapat menampung aspirasi dari para pemangku kepentingan, sehingga MPP dapat terselenggara dengan efektif dan efisien.
“Dalam rangka mewadahi seluruh pelayanan-pelayanan yang ada kita jadikan satu, maka diawali dengan forum konsultasi publik untuk mendapatkan masukan atas rencana pembangunan MPP,” jelasnya.
Kepada leading sector penyelenggara MPP yaitu DPMPTSP Buleleng, Pj. Lihadnyana yang juga menjabat sebagai Kepala BKSDM Provinsi Bali itu mengingatkan agar kesiapan sumber daya manusia (SDM) dan tata kelola MPP dikerjakan dengan baik. Hal itu karena penyelenggaraan MPP tidak semata bergantung pada infrastruktur gedung MPP, namun juga kemampuan SDM dalam melayani dan tata laksana yang efektif dan efisien.
“Memang harus ada dukungan sarana prasarana (Sapras), tetapi jangan lupa bahwa dukungan sarana prasarana tanpa didukung oleh SDM itu juga tidak akan bisa, ada sarana prasarana, ada SDM, dan kita membuat bagaimana tata laksananya, pola sistemnya seperti apa,” tegasnya.
Menanggapi penjelasan Pj. Lihadnyana, Kepala DPMPTSP Buleleng I Made Kuta menyanggupi penyediaan SDM yang mumpuni untuk melaksanakan pelayanan di MPP. Jajaran staf DPMPTSP Bueleng diakuinya telah melalui sertifikasi yang diselenggarakan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal. Selain itu, softskill yang dibutuhkan untuk melaksanakan pelayanan kepada masyarakat juga sudah dimiliki.
“Berbahasa Inggris sudah dilatih juga, di bidang IT juga, karena ini kan sudah berjalan di OSS-RB sejak setahun yang lalu, maka SDM yang ada di DPMPTSP Buleleng sudah andal,” pungkasnya. (rls)