Penabali.com – Forkopimda Jawa Timur, Gubernur Provinsi Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Suharyanto, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol. Nico Afinta dan Kepala BNPB Letjen TNI Ganip Warsito, pada Senin (7/7/2021) malam, melaksanakan rapat koordinasi terkait dengan penanganan Covid-19, bertempat di Gedung Rupatama Mapolda Jatim.
Turut hadir dalam rapat tersebut, Asops Panglima TNI, Kabinda Jatim, Wakapolda Jatim, Karodalops Sops Polri, Danrem 084/Bhaskara Jaya, Wali Kota Surabaya, Sekda Provinsi Jatim, PJU Kodam V/Brawijaya, PJU Polda Jatim, Kepala OPD Provinsi Jatim dan Forkopimda Kabupaten/Kota Jawa Timur yang dilakukan secara virtual.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jatim dalam paparannya melaporkan trend rata-rata keterpakaian kapasitas BOR ICU rumah sakit di beberapa daerah kabupaten/kota mencapai 25%. Sedangkan tingkat persentase pelaksanaan vaksinasi di Jawa Timur mencapai 64,13% pada dosis I dan 30,32% pada dosis II per 6 Juni 2021.
Kepala Satgas Covid-19 Jatim itu juga menyampaikan pemaparan kepada Forkopimda Jatim saat rapat koordinasi penanganan Covid-19 di wilayah Jatim. Dijelaskan, tingkat kasus kematian akibat Covid-19 di Provinsi Jawa Timur mencapai 2,78%, sementara tingkat penggunaan BOR di Kabupaten Bangkalan mencapai 82%.
“Varian Covid-19 B.1617 asal India sudah mulai mendominasi persebaran di wilayah Jawa Timur maka dari itu perlu memperketat pelaksanaan penerapan prokes dan pembatasan kegiatan masyarakat,” kata Kadiskes Jatim.
Bupati Bangkalan R. Abdul Latif Amin Imron menerangkan terkait episentrum zona merah yakni di Kecamatan Arosbaya yang mengalami lonjakan kasus Covid-19 diduga akibat tradisi Lebaran Ketupat serta PMI yang mengabaikan protokol kesehatan (prokes).
“Telah dilakukan pembatasan mobilitas masyarakat serta swab massal di Kecamatan Arosbaya yang diduga menjadi episentrum persebaran Covid-19,” jelas R. Abdul Latif Amin Imron, Senin (7/7)2021).
Di Kabupaten Madiun, tingkat ketersedian BOR di rumah sakit mencapai 35% serta penerapan larangan isolasi mandiri bagi masyarakat Madiun yang terpapar Covid-19 untuk menekan tingkat persebaran Covid-19 di masyarakat.
Selain itu, Bupati Tulungagung menerangkan, terkait tingkat ketersediaan BOR di Kabupaten Tulungagung mencapai 63%. Serta tingkat penambahan kasus aktif dalam dua bulan terakhir terjadi kenaikan namun tidak signifikan.
Wali Kota Madiun juga menyampaikan, bahwa tingkat ketersediaan BOR di Kota Madiun mencapi 69% serta upaya penekanan penyebaran Covid-19 di Kota Madiun terus dilakukan
Bupati Trenggalek menerangkan, terkait kasus aktif Covid-19 di Kabupaten Trenggalek mencapai 86 pasien serta tingkat keterpakaian BOR di Kabupaten Trenggalek mencapai 30%.
Paparan Bupati Banyuwangi menerangkan terkait kasus aktif Covid-19 di Kabupaten Banyuwangi mencapi 101 pasien serta tingkat keterpakaian BOR di Kabupaten Banyuwangi mencapai 51%. Sedangkan Bupati Bojonegoro menerangkan terkait tingkat keterpakaian BOR di Kabupaten Bojonegoro mencapi 58%.
Dari pemaparan bupati dan wali kota di Jatim, Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Suharyanto menyebutkan, upaya yang dilaksanakan dalam menekan angka persebaran Covid-19 yakni, melakukan rapat koordinasi, mengecek ketersediaan BOR, penambahan tenaga kesehatan dan alat kesehatan serta penerapan protokol kesehatan.
“Pelaksanaan penyekatan di perbatasan Surabaya dan Bangkalan pada 6 Juni terkonfirmasi 30 orang positif, pada 7 Juni terkonfirmasi 41 orang positif. Hal ini perlu menjadi perhatian khusus untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19,” jelas Pangdam Brawijaya.
Sedangkan Kapolda Jawa Timur Irjen Pol. Nico Afinta menyebutkan, penambahan kasus Covid-19 di Kabupaten Bangkalan mencapai 40 orang dengan kasus aktif 115 orang.
“Fokus penaganan Covid-19 di Kabupaten Bangkalan dengan menerapkan 3T dilakukan di empat kecamatan yakni Kecamatan Bangkalan, Kecamatan Arosbaya, Kecamatan Klampis dan Kecamatan Geger,” ungkap Kapolda Jatim.
Ditambahkan Kapolda, dengan melibatkan Polrestabes Surabaya, Polres Tanjung Perak dan Polres Bangkalan dalam melakukan penyekatan di perbatasan Bangkalan dan Surabaya untuk mencegah penyebaran Covid-19.
“Kita perlu bekerja sama dengan meningkatkan komunikasi, koordinasi dan kolaborasi di segala sektor lini untuk menangani Covid-19,” tambah Kapolda.
Tidak hanya bupati dan wali kota di Jatim yang memberikan pemaparan terkait dengan kondisi wilayah masing-masing. Ahli Epidomologi BNPB juga memberikan pemaparannya. Kasus kenaikan Covid-19 di Kabupaten Bangkalan tidak diikuti dengan ketersedian BOR yang cukup, sehingga menjadi atensi dari BNPB untuk mengantisipasi dan menekan angka kematian.
“Pembelajaran dari lonjakan kasus di Kabupaten Kudus, apabila diantisipasi pada dua minggu sebelumnya maka tidak terjadi lonjakan mencapai 2.000 kasus aktif,” ucap Kepala BNPB.
Sementara itu Kepala BNPB juga memberikan pengarahan diantaranya, memastikan ketersediaan BOR serta tenaga kesehatan di rumah sakit dan tempat isolasi mandiri, memaksimalkan fungsi Posko PPKM mikro untuk mengendalikan kasus aktiv Covid-19.
“Konsisten dan meningkatkan jumlah pemeriksaan baik tracing maupun testing, dan pantau kedisiplinan protokol kesehatan dan pembatasan mobilitas penduduk serta diperlukan kolaborasi, koordinasi dan sinergitas antar stakeholder dalam menangani kasus Covid-19,” lanjut dia.
Terakhir, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa tak lupa juga memberikan pengarahan. Ia menyebutkan, Forkopimda Jatim terus melaksanakan pencegahan penularan Covid-19 terutama varian baru di Jatim dengan melaksanakan protokol kesehatan ketat bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang kembali ke Jatim dengan dilakukan karantina dan pemeriksaan swab test di asrama haji maupun di pos PPKM Mikro masing-masing wilayah.
“Berkaitan dengan melonjaknya penyebaran Covid-19 di Bangkalan, maka kami Forkopimda bersama-sama melaksanakan antisipasi dengan penyekatan di Suramadu dan titik lainnya untuk mencegah penyebaran di daerah lain serta pelaksanaan swab antigen massal maupun 3T,” jelas Gubernur Jatim. (rls)