Penabali.com – Direktur Utama BPR Kanti Made Arya Amitaba mengungkapkan pandemi Covid-19 telah mengakibatkan kelumpuhan perekonomian hampir di seluruh sektor. Karena itu, sebagai insan perbankan khususnya BPR, Ia berharap relaksasi dan bahkan stimulus dari regulator dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kepada Provinsi Bali diberikan perlakuan khusus. Pasalnya, ekonomi Bali yang urat nadi ekonominya sangat bergantung pada sektor pariwisata sangat merasakan dampak yang luar biasa.
“Ekonomi Bali dalam setahun terakhir mengalami kontraksi sangat dalam sejak pandemi Covid-19 melanda Indonesia awal Maret 2020,” kata Amitaba saat ditemui usai acara seminar regional yang diselenggarakan BPR Sukawati Pancakanti (BPR Kanti), Selasa (27/04/2021) kemarin, di Inna Grand Bali Beach Sanur, Denpasar.
Amitaba menambahkan, di saat krisis terjadi di berbagai aspek kehidupan sebagai dampak dari pandemi Covid-19 sangat berdampak besar khususnya kepada sektor mikro kecil yang didalamnya terdapat lembaga keuangan seperti BPR, koperasi dan LPD.
Karena itu ujar Amitaba, BPR Kanti mengambil inisiatif dengan mengadakan seminar regional yang mengangkat tema “Penguatan dan Sinergitas Lembaga Keuangan Daerah: BPR, Koperasi dan LPD Menyongsong Ledakan Kebangkitan Ekonomi Bali di Era New Normal Bali kemBALI”.
Bankir yang dikenal dekat dengan awak media ini mengatakan, seminar ini memiliki tujuan untuk penguatan lembaga keuangan daerah: BPR, koperasi dan LPD di Provinsi Bali dalam hal Financial Assistance (Penyediaan Modal Kerja), Liquidity Mismatch (Mengalami Kesulitan Likuiditas), Capacity Building (Peningkatan Kompetensi SDM LKM), Teknologi Informasi dan lain sebagainya. Semua tujuan itu disiapkan dan diantisipasi sedini mungkin dalam rangka menyongsong Bali Era Baru menuju Bali Bangkit.
“Dari seminar ini output-nya ada semacam kolaborasi, sinergisme penguatan lembaga keuangan daerah baik secara kelembagaan, penguatan SDM, dan lainnya,” terang Amitaba.
Menurut Amitaba, Pemerintah Pusat telah menaruh perhatian lebih kepada Bali. Selain penyaluran vaksin dan penetapan tiga Kawasan Zona Hijau, dukungan penuh Pemerintah Pusat juga ditandai dengan telah berlangsungnya pertemuan pemulihan ekonomi Bali di Nusa Dua pada awal April lalu yang dihadiri Menteri Keuangan Sri Mulyani, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo bersama stakeholder terkait.
Oleh karena itu penting bagi lembaga keuangan daerah seperti BPR, koperasi dan LPD di Bali sebagai garda terdepan dalam mendukung pemulihan ekonomi Bali untuk menyusun langkah-langkah konkrit menyongsong pemulihan ekonomi Bali pasca pandemi Covid-19.
Lembaga keuangan daerah di Bali seperti BPR, LPD dan koperasi harus bersatu padu, tidak bersaing dalam kelembagaan namun bersaing dan fokus pada peningkatan kompetensi produk dan layanan. Harapan BPR Kanti, lembaga keuangan daerah akan semakin kuat dan seiring sejalan yang ditunjukkan dalam seminar regional ini dengan ditandatanganinya MoU antara BPR Kanti dengan Dekopinwil Bali dan BKS LPD Provinai Bali untuk selanjutnya dapat melakukan sinergisme dan kolaborasi memperkuat kelembagaan dan memperkuat capacity bulding.
“Jadi cuma disitu bersaingnya, kalau secara kelembagaan ayo kita bersinergi, ketika ada sesuatu yang bisa kita kerjasamakan produk bersama dari sisi penguatan SDM dari sisi penguatan modal kerja kita siapkan dari BPR Kanti,” ujar Amitaba.
Sementara itu Wakil Gubernur Bali Tjok Oka Artha Ardana Sukawati yang hadir sekaligus membuka seminar regional tersebut, menyatakan sangat mendukung penguatan dan sinergitas lembaga keuangan daerah seperti BPR, koperasi dan LPD.
Menurutnya, lembaga keuangan daerah memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya pemulihan ekonomi Bali yang terpuruk akibat pandemi Covid-19.
“Penyusunan langkah-langkah konkrit oleh lembaga keuangan mikro menjadi kebutuhan yang mendesak saat ini,” ujar Wagub Cok Ace.
Seminar regional ini menghadirkan sejumlah narasumber. Antara lain Bupati Klungkung Nyoman Suwirta (pembicara kunci), Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Trisno Nugroho, Kepala OJK Regional Bali dan Nusa Tenggara Giri Tribroto, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali I Wayan Mardiana, Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Provinsi Bali I Nyoman Mahendrayasa, Ketua Badan Kerjasama LPD (BKS-LPD) Provinsi Bali Nyoman Cendekiawan, dan Direktur Utama BPR Kanti Made Arya Amitaba. (red)