Buleleng (Penabali.com) – Dalam satu atau dua tahun, Kabupaten Buleleng ditargetkan menjadi Kabupaten Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Target ini dicanangkan Penjabat Bupati Buleleng, Ketut Lihadnyana.

“Melihat potensi yang dimiliki, saya targetkan Buleleng menjadi Kabupaten UMKM. Ini juga sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden RI Joko Widodo untuk lebih menggerakkan UMKM,” ujar Pj. Lihadnyana saat meresmikan gedung Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Koperasi UMKM (K-UMKM) Kabupaten Buleleng yang berlokasi di Kelurahan Banyuasri, Kecamatan Buleleng, Rabu (31/5/2023).

Lihadnyana menjelaskan ada 68 ribu pelaku UMKM di Buleleng. Dari jumlah tersebut harus dipetakan UMKM mana saja yang berjalan dengan normal. Selain pemetaan, klasifikasi usaha dari UMKM juga harus dilakukan. Dengan pengklasifikasian tersebut, dapat diketahui kondisi dari UMKM dan upaya-upaya apa yang bisa dilakukan.

Langkah-langkah untuk menaikkan kelas para pelaku UMKM ini harus dilakukan berdasarkan pengklasifian kelas UMKM itu.

“Sehingga, jika semua UMKM yang berjumlah 68 ribu bergerak semua, saya yakin Buleleng bisa menjadi Kabupaten UMKM. Saya harapkan seperti itu. Mohon didukung,” jelasnya.

Pembangunan PLUT yang menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pemerintah Pusat ini, juga sebagai upaya dalam mencapai target tersebut. PLUT menjadi lembaga yang sangat strategis dalam pengembangan dan peningkatan kualitas UMKM di Kabupaten Buleleng. Setelah pembangunan gedung, proses bisnis di dalam PLUT harus diperhatikan.

“Harus diupayakan memberikan pelatihan-pelatihan yang bersifat terkini. Seperti contohnya yang sudah dilakukan, membuat motif endek berbasis komputer. Dengan begitu bisa meningkatkan kualitas dan mengembangkan motif yang disesuaikan dengan keinginan pasar,” kata Lihadnyana.

Lihadnyana pun mengungkapkan PLUT ini adalah milik UMKM Kabupaten Buleleng. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) PLUT yang dibentuk sesuai dengan peraturan bupati hanyalah sebagai pengelola. Oleh karena itu, semua yang diperlukan untuk UMKM agar naik kelas harus difasilitasi. Fasilitasi yang diberikan itu semuanya harus gratis. Tidak boleh ada pemungutan biaya apapun. Termasuk pelaksanaan pelatihan-pelatihan bagi UMKM.

“Jika mau pemasaran, kita fasilitasi tenda dan diperlihatkan dalam etalase atau tenda luar ruangan. Pelatihan-pelatihan juga harus berkelanjutan dan sekali lagi semua fasilitas gratis,” ungkap penjabat bupati yang juga Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Bali ini.

Peresmian Gedung PLUT K-UMKM ini dirangkaikan dengan Pameran Produk UMKM dan pelatihan-pelatihan bagi para pelaku UMKM yang telah diselenggarakan dari tanggal 29 hingga 31 Mei 2023. (rls)