Wabah virus corona (covid-19) telah memberikan dampak cukup luas ke berbagai lini kehidupan. Tak hanya melumpuhkan perekonomian secara global hingga terjadi dampak sosial terhadap denyut aktivitas masyarakat. Dari sisi kesehatan, covid-19 juga mengakibatkan ribuan nyawa melayang.
Bagi Pemerintah Provinsi Bali, imbas wabah covid-19 tentu sangat besar dampaknya bagi perekonomian masyarakat. Apalagi Bali yang “hanya” menggantungkan pendapatan daerahnya dari sektor pariwisata, tentu sangat dirasakan dampak ekonominya dihantam pandemi covid-19.
Namun demikian, pemerintah baik provinsi dan kabupaten/kota se-Bali tak tinggal diam. Semua daya upaya dikerahkan untuk mempercepat penanganan sekaligus memulihkan dampaknya terhadap masyarakat khususnya dunia usaha.
Gubernur Bali Wayan Koster dalam keterangan persnya di Rumah Jabatan Jayasabha, Denpasar, usai memimpin rakor bersama bupati/walikota se-Bali, Senin (13/04/2020), mengatakan Pemprov Bali menyiapkan kebijakan strategis untuk memulihkan dampak covid-19 terhadap masyarakat dan dunia usaha di Bali.
“Akan segera dipetakan, mana-mana masyarakat yang terdampak dengan nama dan alamat yang jelas. Dipetakan pula sumber yang akan digunakan untuk membantu masyarakat yang terdampak covid-19,” ujar Gubernur Koster yang didampingi Wagub Cok Ace, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Trisno Nugroho, dan Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wilayah Bali-Nusra, Elyanus Pongsoda.
Bagi masyarakat yang terdampak, jelas Gubernur Koster, mereka yang menerima Program Keluarga Harapan (PKH) bantuan sosial dari Kementerian Sosial. Lalu dari Kementerian Tenaga Kerja lewat Program Kartu Pra-Kerja, yang sumbernya dari APBN.
“Semua sedang dihitung, berapa kapasitas yang terjangkau untuk Bali. Sedang dihitung nilainya dan kebutuhan untuk Bali. Kekurangannya, akan diback-up oleh daerah,” sebut Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali ini.
“Kita menggunakan APBD Provinsi untuk kebutuhan dasar berupa sembako. Dalam waktu dekat akan selesai penghitungannya sehingga untuk jangka tiga bulan ke depan, kita bisa mengatasi kebutuhan jangka pendek untuk masyarkat yang terdampak. Contohnya sopir, tukang ojek, tukang parkir, pekerja yang terkena PHK, dirumahkan, yang masuk kategori tidak mampu. Semua akan kita data,” imbuhnya.
Selain berfokus terhadap penanganan masyarakat yang terdampak covid-19, yang berikut adalah dampak terhadap dunia usaha sektor informal seperti warung, pedagang tradisional, UMKM dan koperasi.
“Ini juga kita petakan. Antara lain ada skema yakni Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan kebijakan restrukturisasi pinjaman dari Bank Indonesia, serta fasilitas relaksasi pinjaman dari OJK. Ini juga sedang dihitung semua,” ungkap anggota DPR RI tiga periode, 2004-2009, 2009-2014, dan 2014-2019 ini.
Gubernur Koster menambahkan, mereka yang tidak dijangkau oleh kebijakan tersebut, akan diatasi dari skema kebijakan pemerintah daerah, dipimpin Wagub Cok Ace selaku Tim Percepatan Pemulihan Dampak Covid-19 terhadap perekonomian dan pariwisata.
“Dengan demikian, saat covid-19 ini berakhir kita sudah punya skenario kebijakan untuk melakukan percepatan pemulihan perekonomian, khususnya pariwisata, UMKM, sektor informal dan koperasi,” beber Gubernur.
Gubernur Koster juga mengapresiasi komitmen BI dan OJK membantu penuh upaya pemulihan perekonomian Provinsi Bali.
“Setiap minggu akan kita update sehingga skemanya solid untuk diterapkan, dan realistis untuk diwujudkan. Kita akan lebih cepat menghadapi dampak-dampak covid-19 ini,” tutupnya. (red)