Denpasar (Penabali.com) – Wakil Gubernur Bali Prof. Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati (Cok Ace) mewakili Gubernur Bali, membacakan Pendapat Gubernur Bali terhadap Raperda Provinsi Bali tentang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, pada Rapat Paripurna ke-29 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2022 bertempat di Ruang Sidang Utama, Kantor DPRD Prov Bali, Denpasar, Jumat (9/9/2022).

Wagub Cok Ace mengatakan, pemerintah mengapresiasi inisiatif DPRD Bali dalam penyusunan Raperda tersebut. Hal itu menurutnya salah satu fungsi DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam mewujudkan Visi ‘Nangun Sat Kerthi Loka Bali’ melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru.

“Dalam rangka optimalisasi pendapatan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, masih terdapat potensi baru yang belum diakomodir, maka diharapkan Raperda tentang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dapat meningkatkan PAD,” jelasnya dalam rapat yang dipimpin Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama.

Adapun beberapa pendapat yang Ia kemukakan untuk menyempurnakan Raperda tersebut yaitu aspek legal drafting atau teknis penyusunan Raperda serta substansi agar mengacu pada teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, dan perlunya pengaturan mengenai teknis tata cara penerimaaan obyek pendapatan dan tata cara dalam mengakomodir komponen pendapatan yang tidak termasuk komponen pajak daerah dan retribusi daerah pada Ranperda tentang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

Sebelumnya, pandangan Dewan terhadap Raperda tersebut telah disampaikan oleh sejumlah fraksi, yaitu Fraksi Nasdem PSI Hanura, Fraksi Demokrat, Fraksi Gerindra, Fraksi PDIP dan Fraksi Golkar. Pada kesempatan tersebut, fraksi-fraksi di DPRD Bali mengapresiasi kinerja Gubernur Bali selama empat tahun terakhir ini. Adapun yang menjadi perhatian sebagian besar fraksi adalah masalah pemeliharaan infrastruktur. Apalagi, Bali akan menjadi tuan rumah perhelatan akbar G20. Untuk Pendapatan Asli Daerah fraksi memberikan apresiasi atas rencana Gubernur Bali yang akan menaikkannya menjadi Rp.5,3 triliun dari Rp.5,04 triliun.

Hal penting yang disampaikan dalam kesempatan tersebut adalah peningkatan SDM Pemprov terutama SDM yang mengelola dan merencanakan keuangan di masing-masing OPD. Sehingga data terkait perencanaan dan pengelolaan bisa maksimal. Untuk itu, Pemprov Bali diharapkan menyelenggarakan Bimtek atau Diklat terkait peningkatan SDM pengelola keuangan. (rls)