Denpasar (Penabali.com) – DPD Partai Golkar Provinsi Bali memberikan catatan penting pada 5 bidang pembangunan yang harus mendapat perhatian serius Pemerintah Provinsi Bali.
Lahirnya 5 catatan penting itu terungkap usai Golkar Bali menyelenggarakan webinar yang bertajuk “Catatan dan Refleksi Akhir Tahun 2021, Kajian Kritis dan Konstruktif Pembangunan Bali Tahun 2021 Bidang Ekonomi, Politik, Sosial dan Budaya, Hukum, Pertanian”.
Webinar dilaksanakan dari Kantor Golkar Bali, Kamis (30/12/2021), dan diikuti antusias para peserta. Tercatat secara online/zoom 500 peserta, dan melalui fanpage 15.000 lebih.
Sebelum menutup webinar, Ketua DPD Partai Golkar, Nyoman Sugawa Korry, membeberkan kesimpulan. Ia mengatakan ada beberapa hal penting yang menjadi catatan bagi arah pembangunan di Bali. Yaitu:
1. Bidang ekonomi
Pemulihan ekonomi harus segera diatasi oleh pemerintah daerah di Bali sebagai dampak pandemi Covid-19 yang mengakibatkan kontraksi pertumbuhan ekonomi minus 12%. Karena itu, harus segera dicarikan jalan keluar, begitu juga meningkatnya jumlah pengangguran dan kemiskinan. Solusinya, keseimbangan baru struktur ekonomi Bali harus segera diwujudkan.
“Sektor pertanian harus dimodernisasi, dukungan anggaran ditingkatkan, kemudahan perijinan dan fasilitasi UMKM ditingkatkan. Dukungan industri pengolahan diwujudkan, serta quality tourism juga harus diwujudkan,” papar Sugawa Korry.
2. Bidang politik
Kekurangan dan kelemahan kondisi politik di Bali baik pada jaman orde lama, orde baru dan orde reformasi harus segera dibenahi.
“Secara sadar kita harus wujudkan keseimbangan sosial politik demi terwujudnya demokrasi yang sehat dan bermartabat,” tegas Sugawa yang juga Wakil Ketua DPRD Bali.
3. Bidang hukum
Permasalahan-permasalahan hukum yang menimpa LPD harus diatasi secara komprehensif, baik dalam aspek pembinaan, perlindungan, pencegahan maupun penegakan hukum. Status penyertaan dan donasi terhadap bantuan awal Pemda kepada LPD, agar dikoreksi menjadi hibah atau dihapuskan melalui Pergub sehingga tidak berdampak hukum kepada lembaga LPD.
Sugawa juga menyebut, maraknya mafia tanah dan pelecehan terhadap kaum perempuan agar diambil langkah hukum yang memberikan solusi agar masalah-masalah seperti itu tidak terjadi lagi.
“Mengingat banyaknya orang-orang dengan berpakaian adat di trafict light melaksanakan aktifitas ngamen yang berpotensi mengganggu ketertiban dan keamanan kita dorong instansi terkait untuk segera diambil langkah-langkah pembinaan dan penindakan,” harapnya.
4. Bidang pertanian
Sugawa mengatakan, bidang pertanian harus didorong lebih meningkat perannya dalam struktur ekonomi Bali melalui modernisasi, pemanfaatan lahan kritis dan dukungan anggaran yang lebih besar. Sektor pertanian ini harus didukung industri pengolahan yang memadai dan bersinergi dengan sektor pariwisata.
5. Bidang Sosial dan Budaya
Pada bidang ini, Golkar Bali memberi catatan penting soal dualisme PHDI yang hendaknya dicarikan solusi yang sebaik-baiknya. Mendukung insentif terhadap kepala desa se-Bali dan berharap tahun 2023 insentif juga diberikan kepada seluruh perangkat Kades.
Terkait soal lingkungan khususnya sampah, Golkar Bali juga memberi cacatan penting terhadap penanganan sampah plastik yang belum maksimal karena alternatif pengganti pembungkus non plastik belum tersedia maksimal.
Untuk itu, Golkar Bali mendesak Pemda menugaskan Perusda untuk menangani pembungkus non plastik agar tersedia dengan mudah di pasar-pasar tradisional, warung-warung dan lain-lain. Untuk hal tersebut, Sugawa menegaskan bisa disiapkan anggaran subsidi dari Pemda.
Sugawa mengungkapkan hasil webinar ini akan dirumuskan menjadi sebuah buku yang nantinya akan diserahkan kepada para pengambil kebijakan di Bali termasuk juga disampaikan ke DPP Partai Golkar.
“Kegiatan semacam ini akan terus ditingkatkan dalam rangka upaya meningkatkan kualitas SDM kader Golkar. Karena kami sadar, kedepan adu ide dan gagasan yang dilatarbelakangi kader berkualitas, adalah hal yang menjadi pertimbangan utama bagi para pemilih,” ucap Sugawa, politisi senior kelahiran Desa Banyuatis, Buleleng.
Webinar mengundang lima narasumber. Yakni Dr. Ir. I Made Dauh Wijana, M.M., (Ekonomi); Drs. Dewa Made Suamba Negara, M.Si. (Bidang Politik); Dr. Drh. Komang Suarsana, M.MA., (Bidang Pertanian); D.A.P Sri Wigunawati, S.Sos., SH., M.Si., (Bidang Hukum) dan Ida Bagus Gede Udiyana, S.T., (Bidang Sosial Budaya). Acara dipandu moderator Komang Agus Satuhedi, S.Sos. (rls)