DPD I Partai Golkar Provinsi Bali mengadakan acara Focus Group Discussion (FGD) akhir tahun 2019, sebuah renungan akhir tahun terkait pembangunan di Bali khususnya yang berhubungan dengan pembangunan politik, ekonomi, dan sosial budaya.
Acara FGD dilaksanakan di Kantor DPD I Partai Golkar Provinsi Bali, Senin (30/12/2019), dan dibuka Plt. Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Bali Gde Sumarjaya Linggih didampingi Sekretaris Nyoman Sugawa Korry dan pengurus DPP Partai Golkar Dewa Widiasa Nida, Ketua Tim Pilkada DPD Partai Golkar Provinsi Bali Made Dauh Wijana, dan Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan DPD Partai Golkar Bali Komang Suarsana sekaligus sebagai moderator kegiatan ini.
Para kader partai berlambang pohon beringin turut hadir. Selain itu, FGD juga menghadirkan akademisi Prof. Ramantha, Ketua BPD HIPMI Bali I Gusti Nyoman Darmaputra, Ketua Kadin Bali Made Ariandi, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Trisno Nugroho, General Manager PT Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai Herry A.Y. Sikado, serta undangan lainnya.
Plt. Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Bali Gde Sumarjaya Linggih mengatakan tujuan dari FGD ini adalah untuk mengkonsolidasikan seluruh elemen masyarakat serta pakar dan pemerhati terlibat dalam memberi penilaian obyektif terhadap pelaksanaan pembangunan sektor politik, ekonomi, dan sosial budaya di Bali selama kurun waktu setahun.
Tujuan lainnya adalah membudayakan model diskusi untuk merumuskan pokok-pokok pikiran dan masukan tentang pembangunan Bali untuk disampaikan kepada Gubernur Bali, DPRD Bali, DPR dan DPD RI dapil Bali, serta Bupati/Walikota se-Bali.
“Hasil dari kegiatan ini akan kami rekomendasikan kepada Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Bali untuk ditindaklanjuti di tahun 2020,” kata Plt Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Bali Gde Sumarjaya Linggih.
Anggota DPR RI ini mengatakan, laju pembangunan Provinsi Bali masih ditopang dari sektor pariwisata. Disisi lain sektor ini memberi imbas terhadap perekonomian masyarakatnya. Namun di lain pihak, dampak dari kemajuan pembangunan berimplikasi terhadap beragam persoalan diantaranya lingkungan dan keamanan.
“Dari FGD ini ada sejumlah catatan kritis yang harus mendapat penanganan serius di tahun 2020,” ujar politisi yang akrab dipanggil Demer ini.
Soal masih terlihatnya ketimpangan pembangunan juga menjadi sorotan Demer. Pemerataan pembangunan yang berkeadilan masih menjadi mimpi besar sebagian masyarakat di wilayah Bali timur, barat, maupun utara.
“Pertumbuhan tanpa pemerataan tidak ada artinya,” ucap pria asal Desa Tajun, Buleleng ini.
Selain itu, Demer juga melihat masalah kemacetan harus menjadi atensi bersama untuk dicarikan solusinya. Menurutnya, lalu lintas yang macet dapat menjadi pemicu terdegradasinya pariwisata Bali dimata wisatawannya.
“Banyak teman-teman saya di Jakarta yang mulai malas ke Bali karena macet. Karena itu ke depan perlu kita pikirkan bersama untuk membangun dan menggalakkan lagi transportasi publik,” ungkapnya.
Soal kriminalitas juga harus dijadikan catatan penting di tahun 2020. Aksi kejahatan yang kerap menimpa wisatawan mancanegara dapat memperburuk citra pariwisata Bali. Jika Bali sudah tidak lagi aman dan nyaman tak hanya bagi masyarakatnya tetapi juga para turisnya maka dikhawatirkan Bali tidak lagi menjadi destinasi wisata favorit dan Bali akan ditinggalkan.
“Saya berharap dari FGD ini akan lahir pemikiran dan terobosan yang akan mampu menjawab berbagai permasalahan Bali saat ini,” harap Demer. (red)