Denpasar (Penabali.com) – Dalam Musda DPD Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Provinsi Bali di Ruang Rapat Gabungan Kantor DPRD Bali, Rabu (29/09/2021), Ni Wayan Sari Galung, terpilih menjadi Ketua DPD KPPI Bali periode 2021-2026. Perempuan politik asal Sesetan Denpasar itu menggantikan posisi Dewa Ayu Putu Sri Wigunawati.
“Saya akan meneruskan program-program kerja Ketua KPPI sebelumnya, sekaligus mengevaluasi untuk penyempurnaan,” kata Sari Galung usai Musda.
KPPI Bali, lanjutnya, adalah organisasi perempuan politik yang bertujuan menggerakkan peran serta perempuan di bidang politik dan meningkatkan kiprahnya didalam pembangunan.
“Kita akan terus dorong mengoptimalkan keterwakilan perempuan di legislatif bahkan bisa mewakili suara perempuan di parlemen pusat baik DPR dan DPD RI,” ujar perempuan politik Anggota DPRD Provinsi Bali ini.
Peran perempuan politik juga sangat ditunggu untuk ikut membantu pemerintah didalam percepatan penanganan Covid-19.
“Ini jadi salah satu program kerja KPPI kedepan, membantu masyarakat terdampak covid, bisa juga nanti dengan menggelar pelatihan-pelatihan UMKM dan kegiatan lainnya,” terang kader partai berlambang banteng moncong putih daalam lingkaran ini.
Sementara itu, Ketua DPD KPPI Bali periode 2016-2021, Dewa Ayu Putu Sri Wigunawati dalam laporan pertanggungjawabannya menjelaskan untuk konsolidasi organiasi, Ia melihat keterlibatan perempuan politik berorganisasi masih cukup rendah.
Bahkan, untuk mencari figur Ketua DPC KPPI tidak mudah. Alhasil, dari 9 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Bali baru terbentuk 6 kabupaten DPC KPPI dan ditengah perjalanan Ketua DPC KPPI Kabupaten Karangasem mengundurkan diri karena tidak lagi menjadi pengurus partai politik. Pembentukan tiga DPC KPPI Kabupaten yakni Buleleng, Gianyar, dan Kabupaten Bangli akan segera dilaksanakan usai Musda ini.
“Karena faktor internal dan eksternal. Internal karena tidak ada keinginan perempuan berpolitik praktis, kaum perempuan menganggap politik masih ranah laki-laki, politik itu kotor dan keras, biaya politik tinggi, kerja politik berat. Lalu faktor eksternal, affirmatif action belum terlaksana dengan baik, payung hukum keterwakilan masih dalam tataran teori, budaya patriarkhi,” tutur srikandi Partai Golkar ini.
Dari sisi program kerja, jelas Sri Wigunawati, DPD KPPI Bali periode 2016-2021 telah melaksanakan berbagai kegiatan. Diantaranya mendirikan bantuan dapur umum untuk masyarakat terdampak pandemi Covid-19, pembagian bibit cabe kerjasama Dinas Pertanian di kabupaten/kota se-Bali, bantuan MP/ASI berupa biskuit kepada Posyandu, bantuan sosial bencana alam di Desa Kintamani Kabupaten Bangli, bantuan sosial kepada Lansia di Panti Werdha Provinsi Bali, FGD Perempuan Politik bersama KPU dan LSM, serta kegiatan lain yang rutin dan telah menjadi kalender tetap KPPI Bali setiap tahunnya.
“Tugas KPPI melaksanakan pendidikan politik kepada perempuan partai untuk meningkatkan kualitas perempuan politik dan mengawal keterwakilan perempuan 30% di legislatif, ini tugas yang harus secara konsisten dijalankan oleh KPPI dan KPPI harus tetap membangun sinergisitas dengan semua pihak agar bisa membantu kerja KPPI,” tegas Sri Wigunawati yang juga Ketua Bakumham DPD Partai Golkar Provinsi Bali. (red)