Buleleng (Penabali.com) – Penjabat (Pj) Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana didampingi Sekda Gede Suyasa dan jajaran terkait menerima kunjungan Satuan Tugas Khusus Pencegahan Tindak Pidana Korupsi (Satgassus Tipikor) Mabes Polri.

Rombongan yang dipimpin Anggota Satgassus Pencegahan Tipikor Mabes Polri, Budi Agung Nugroho, beserta delapan orang lainnya diterima di Ruang Rapat Lobi Kantor Bupati Buleleng, Senin (5/9/2022).

Lihadnyana menjelaskan kunjungan ini sebagai upaya monitoring dan pencegahan terjadinya tipikor utamanya dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang menggunakan dana desa. Seluruh kabupaten/kota di Bali dikunjungi Satgassus Pencegahan Tipikor Mabes Polri ini.

“Ini dikarenakan secara agregat Provinsi Bali masuk dalam kategori provinsi yang penyerapan dan pemanfaatan dana desa khususnya untuk BLT cukup baik. Sehingga ini monitoring untuk melihat pola penyaluran dan hal seperti apa didalam hal penyerapan dana desa khususnya di BLT Desa ini,” jelas Lihadnyana.

Satgassus juga sempat menyebutkan bahwa angka kemiskinan di Kabupaten Buleleng tertinggi di Bali. Menyikapi hal tersebut, pria yang juga Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Bali ini mengatakan angka kemiskinan di Buleleng itu data dari garis kemiskinan. Hal ini wajar mengingat Buleleng memiliki jumlah penduduk terbesar di Provinsi Bali. Namun, ia menyadari bahwa hal itu adalah tantangan bagi Pemkab Buleleng. Ada banyak program yang langsung menyentuh masyarakat untuk menjawab permasalahan tersebut.

“Yang paling penting begini. Kalau menangani masyarakat miskin, hak dasarnya kita penuhi dulu, pendidikan, kesehatan, dan kita tingkatkan pula daya belinya. Makanya berbagai program itu dalam rangka mengangkat daya belinya. Tapi hak dasar juga harus dipenuhi terlebih dahulu,” jelasnya.

Sementara itu, Budi Agung Nugroho selaku pimpinan rombongan mengungkapkan selain karena penyerapan di Provinsi Bali termasuk yang tertinggi, Satgassus juga ingin melihat penyaluran bantuan sosial (Bansos) lainnya di luar BLT dana desa. Ada beberapa bansos lain yang dikelola kementerian/lembaga. Apakah ada bansos tersebut yang bersinggungan ataupun tidak. Kemudian, kemungkinan terjadinya penerimaan yang ganda. Seperti, satu penerima manfaat menerima lebih dari satu bansos. Termasuk melihat proses sinkronisasi data terkait penerima berbagai bansos dari pemerintah.

“Baik BLT Desa atau bansos lainnya. Kami juga akan turun ke desa-desa. Selama empat hari akan berada di Buleleng. Tiga hari kedepan kita berkunjung ke beberapa desa. Rencananya sekitar 40 desa di Kecamatan Sukasada, Kecamatan Sawan dan Kecamatan Buleleng,” ungkapnya.

Dirinya menambahkan pencegahan tipikor yang paling baik dari pemerintah adalah ketika pemerintah bisa menciptakan proses yang efisien. Khusus untuk BLT, itu memastikan daerah punya data yang valid dan terbaru. Seperti data tentang masyarakat miskin yang valid. Ketika dicek di lapangan tidak ada masyarakat miskin yang punya ruko atau kendaraan bermotor lebih dari satu. “Itu yang disebut valid. Terkait dengan bantuan seperti ini, itulah yang seharusnya dilakukan pemerintah daerah. Memastikan bahwa bantuan tepat sasaran,” imbuh Budi Agung Nugroho. (rls)