(Humas Bakamla RI/PR Indonesian Coast Guard). Perwakilan dari berbagai instansi menandatangani komitmen bersama Forum Kerja Sama Keamanan dan Keselamatan Laut (Kamlamla) di Sulawesi Utara. Penandatanganan itu berlangsung pada sesi terakhir dalam Rapat Koordinasi Pembentukan Forum Kerja Sama Kamlamla yang digelar Direktorat Kerja Sama Bakamla RI di Provinsi Sulawesi Utara, Kamis (26/9/2019).
Sesuai tema yang diangkat, “Melalui Pembentukan Forum Kerja Sama Kita Bangun Komitmen Bersama Dalam Keamanan dan Keselamatan Laut di Provinsi Sulawesi Utara”, Bakamla RI mengajak seluruh pemangku kepentingan di laut dan pemerintah daerah untuk menyamakan persepsi, pola pikir, pola sikap dan pola tindak, dan mengatasi permasalahan secara bersama demi terciptanya rasa aman dan nyaman di laut.
Ajakan itu diserukan Plh. Direktur Kerja Sama Kolonel Bakamla Salim dalam sambutannya mewakili Kepala Bakamla RI. Dikatakan, dengan semakin pentingnya peran laut bagi kehidupan bangsa maka pengaturan tata pemerintahan di laut menuntut suatu sistem yang dapat menjaga dan mengamankan sumber daya yang tersedia, termasuk bagaimana proses penegakan hukumnya.
Sesuai peraturan perundang-undangan, kewenangan terkait penegakan hukum di laut tersebar ke beberapa Kementerian/Lembaga yang diberikan mandat, dimana seringkali aparat yang satu harus berhadapan dengan aparat penegak hukum lainnya dalam proses penyelidikan dan atau penyidikan perkara di laut.
“Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan mengamanatkan untuk melakukan sinergitas tugas dan fungsi para penegak hukum di wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia,” ujar Kolonel Bakamla Salim.
Sebelumnya, Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, S.E., yang diwakili Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Edison Humiang, M.Si., yang sekaligus bertindak selaku pembicara, menuturkan tentang peran dan keterlibatan pemerintah daerah dalam pengelolaan wilayah laut yang aman di Sulawesi Utara.
Dikatakannya, Geoposisi Sulut yang berhadapan langsung dengan lautan Pasifik menempatkan daerah ini lebih dekat dengan negara-negara yang masuk dalam kerja sama ekonomi Asia Tenggara (AFTA) dan Asia Pasific ( APEC).
Posisi Sulut relatif lebih dekat dengan negara dan kota-kota besar pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan pasifik jika dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia seperti Jakarta, Surabaya atau Makasar, ucapnya.
Salah satu arah pembangunan yang sedang berjalan yaitu bersinergi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Filipina membuka jalur pelayaran Rol on Rol off (Ro-Ro) Davao-General Santos-Bitung, serta mengaktualisasikan upaya realisasi beberapa program prioritas dan proyek strategis nasional, diantaranya pengembangan Pelabuhan Bitung.
Pada rakor tersebut hadir pula pembicara antara lain Kepala Kantor Kamla Zona Maritim Tengah Laksma Bakamla Drs. Bastomy Sanap, S.H., MBA., M.Hum., yang membawakan materi “Peran Bakamla Dalam Upaya Penegakan Hukum di Laut Untuk Mewujudkan Poros Maritim Dunia” serta Jaksa Fungsional dari Kejaksaan Tinggi Sulut Raymond Pelupesi, yang menyampaikan materi “Penanganan Perkara Tindak Pidana Di Laut”.
Sedangkan puluhan peserta yang hadir dalam rakor ini berasal dari KSOP Manado, Pangkalan PSDKP Bitung, Basarnas Manado, Dirpolairud Polda Sulut, Dinas Perhubungan Sulut, HNSI Manado, Binda Sulut, Imigrasi, Bea Cukai Manado, Kejati Sulut, dan mahasiswa Universitas Sam Ratulangi. Hadir pula personel Bakamla RI di wilayah Zona Maritime Tengah yaitu dari Kantor Kamla Zona Maritim Tengah Manado, GS Bitung, SPKKL Kema, Pangkalan Serei, dan KN Singa Laut.
Rapat koordinasi ditutup dengan ditandatanganinya komitmen bersama Forum Kerja Sama Keamanan dan Keselamatan Laut di Sulawesi Utara oleh seluruh peserta yang hadir. (red)