Penabali.com – Patut bersyukur, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sampai saat ini berdiri kokoh, tidak sampai runtuh. Kendati dalam perjalanan bangsa ini sepanjang era awal kemerdekaan terus menerus terjadi pemberontakan, di era orde baru terjadi represi atas nama Pancasila, sementara di era reformasi orang trauma bicara Pancasila dan radikalisme berkembang signifikan sampai muncul gerakan untuk membangun negara khilafah untuk menggantikan Pancasila sebagai dasar negara.

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Wayan Sudirta, disela acara sosialisasi 4 Konsensus Kebangsaan di Gedung PHDI Provinsi Bali, Kamis (19/03/2021), mengatakan kuatnya rajutan kebhinnekaan sebagai perekat bangsa, merupakan warisan historis sejak jaman Sriwijaya dan Majapahit yang membangun wilayah di seluruh Nusantara.

Maka, ketika dunia menyaksikan kekaisaran Ottoman yang terpecah menjadi kerajaan-kerajaan yang lebih kecil, yang terjadi di wilayah Nusantara justru suku-suku yang berbeda agama, budaya dan tradisi, menyatu diantaranya melalui Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, sampai kemerdekaan 17 Agustus 1945.

‘’Fenomena di Indonesia ini disebut keajaiban, walaupun memang tidak sempurna dan kita belum juga maju walau sudah 70 tahun lebih merdeka. Kita belum bisa maju lebih cepat, karena ideologi dan dasar negara masih terus ada yang mengungkit untuk menggantinya. Sementara di negara lain, yang ideologi negaranya sudah final, mereka bisa fokus membangun untuk kesejahteraan rakyatnya,” kata Sudirta.

Namun demikian, Sudirta mengajak untuk bersyukur karena Indonesia bisa bertahan sampai sekarang dan tidak runtuh seperti negara besar lainnya. Sebab, masih lebih banyak rakyat yang cinta Pancasila dan konsensus kebangsaan lainnya.

‘’Tapi, karena kelompok yang ingin mengganti Pancasila itu militan, walaupun secara hukum sudah dinyatakan dilarang dan dibubarkan organisasinya, kita tidak boleh berdiam diri. Masyarakat harus berpartisipasi menjaga rongrongan ideologi Pancasila ini dengan tindakan nyata, termasuk dalam menghormati agama dan keyakinan orang lain yang diakui oleh negara,’’ sambungnya.

Sudirta juga mengatakan, di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo, sudah cukup banyak yang dilakukan untuk mewujudkan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Tapi, karena anggaran APBN itu sekitar Rp.2.000 triliun, tentu tidak bisa seketika menyejahterakan rakyat.

‘’Tapi, faktanya harga BBM di Papua sama dengan di luar Papua, jalan trans Papua sudah dibangun, ribuan kilometer infrastruktur, lapangan udara, pelabuhan laut, bendungan, dan lain sebagainya, apakah itu bukan implementasi dari nilai-nilai Pancasila?,” sebut Sudirta.

Karenanya, Sudirta yakin, Presiden Joko Widodo sudah dengan sepenuh hati melaksanakan amanat suara rakyat dan tidak memperlihatkan ambisi kekuasaan atau bahkan untuk memperkaya diri.

‘’Saya tidak yakin terhadap tuduhan-tuduhan yang mengarah ke Jokowi, seakan beliau ingin berkuasa tiga periode, seperti diwacanakan oleh kelompok tertentu,’’ ungkap politisi yang juga praktis hukum senior asal Desa Pidpid, Karangasem ini. (red)