Jakarta (Penabali.com) – Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Putu Supadma Rudana, mengatakan Parlemen Indonesia masih mengalami ketertinggalan untuk kesetaraan gender dengan negara-negara di kawasan ASEAN.

“Sidang WAIPA harus mendorong Parlemen ASEAN untuk menciptakan kebijakan affirmative, yang mengatur keterlibatan perempuan di parlemen sedikitnya 30 persen. Hal ini akan kami bawa ke Sidang Umum AIPA sebagai resolusi bersama pada Agustus 2023,” ujar Supada Rudana dalam Sidang Coordinating Committee of Women Parliamentarians of ASEAN Inter Parliamentary Assembly (WAIPA) di Jakarta, Jumat (7/7/2023).

Menurut Supadma Rudana, perjuangan kesetaraan gender bukan hanya perjuangan perempuan saja tapi laki-laki juga harus berjuang untuk kesetaraan gender. Oleh karena itu, hal konkret yang perlu dilakukan adalah harus adanya kepercayaan dan dukungan dari laki-laki di parlemen kepada perempuan dengan memberikan ruang yang maksimal di politik. Bukan hanya di parlemen, untuk Pilpres 2024 nanti, capres-cawapres harus sandingkan kandidat laki dan perempuan. Capres bisa laki-laki, sementara cawapresnya harus perempuan.

“Partai politik harus lebih serius memperhatikan rekrutmen perempuan bukan hanya sekedar formalitas untuk melengkapi nomor urut dan kuota saja. Tetapi, kata dia, partai politik harus menghadirkan sosok perempuan yang berkualitas dan mumpuni,” ucap Anggota DPR RI Komisi VI dari Dapil Bali ini.

Partai politik tentu berkesempatan memberikan perempuan di nomor urut atas dan juga sangat memungkinkan selang seling, jika nomor laki-laki 1 perempuan bisa di nomor 2 dan seterusnya, begitu juga sebaliknya. Sudah saatnya konstitusi ditegakkan untuk persamaan hak, kewajiban, kesempatan dan juga keterpilihan.

Politisi asal Desa Peliatan, Ubud, Gianyar ini juga menjelaskan bahwa perjuangan kesetaraan gender ini adalah perjuangan bersama. Dengan demikian, perempuan juga harus diberikan ruang bereskpresi dalam memimpin republik tercinta ini.

“Mari kita dukung perempuan untuk berekspresi di ruang politik seperti laki-laki. Karena perjuangan perempuan ini bisa lebih memaksimalkan peran dan fungsi palemen baik dibidang legislasi, budgeting maupun pengawasan di parlemen. Bisa juga, misalnya kalau bakal calon presidennya laki-laki, bisa bakal calon wakil presidennya itu perempuan, demikian pula dengan pencalonan dalam pilkada di berbagai daerah di Indonesia. Disamping itu pula menghadirkan banyak perempuan di berbagai lembaga/institusi lainnya akan memberikan persepektif dan hasil yang berbeda dan tentu lebih baik dan komprehensif. Inilah kesetaraan gender sesungguhnya. Semakin banyak perempuan yang terlibat di politik, demokrasi semakin baik, semakin harmonis dan indah,” sebut politisi yang juga penggiat seni budaya ini.

Saat ini banyak tantangan di kawasan Asean. Indonesia banyak ketinggalan dari berbagai negara seperti di negara-negara Afrika yang parlemennya banyak perempuan.

Supadma Rudana yang juga ketua Asosiasi Museum Indonesia (AMI) ini menilai kawasan ASEAN masih mempunyai banyak tantangan seperti ketimpangan gender dan angka kekerasan terhadap perempuan yang masih tinggi.

“Ketimpangan dan kekerasan perempuan di ASEAN khususnya di Indonesia saat ini masih tinggi. Pada tahun 2023, Komnas Perempuan mencatat ada 457.895 kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Indonesia pada 2022. Ini harus kita respon dengan cepat. Perempuan harus lebih banyak masuk di parlemen dan menjadi pemimpin negara ini. Jangan sampai kita ketinggalan dari Afrika dimana parlemennya banyak perempuan,” pungkasnya.

Supadma Rudana mengungkap dirinya sering diundang dalam berbagai forum perempuan menjadi panelis baik di level global seperti forum IPU juga di level regional baik AIPA (WAIPA/Asean) maupun APPF (Asia Pacifik). (rls)