Denpasar (Penabali.com) – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bali mengadakan rapat dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) Provinsi Bali, Rabu (19/01/2022), di Gedung DPRD Bali.

Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Bali, Nyoman Sugawa Korry, membahas tahap awal persiapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2023 dan diikuti Anggota Banggar antara lain Dewa Mahayadnya, Kadek Setiawan, Kresna Budi, Rawan Atmaja, Made Budastra, Budi Utama, dan Made Darmini. Sedangkan dari TPAD dipimpin Sekda Bali, BPKAD, Bappeda, Bapenda, dan Itwilprov.

Dalam rapat tersebut, berkembang berbagai masukan. Sekda Bali Dewa Made Indra mengatakan Tahun Anggaran 2023 banyak kewajiban-kewajiban yang harus disiapkan, seperti anggaran pemilu (KPUD, Bawaslu dan keamanan), kewajiban pembayaran cicilan pinjaman daerah, kewajiban penyediaan modal penyertaan untuk BPD Bali dan lain-lain.

Menanggapi keterangan Sekda Bali, Banggar DPRD Bali mengaku tetap optimis dan mengapresiasi capaian-capaian pihak eksekutif. Pada kesrmpatan itu, Sugawa Korry menyatakan ada masukan ataupun usulan dari masyarakat untuk memberi perhatian dalam bentuk insentif kepada perangkat desa.

Terkait hal itu, pimpinan rapat meminta agar diberikan perhatian melalui kajian yang komprehensif soal pemberian insentif kepada perangkat desa karena hal itu sangat tergantung dengan kemampuan anggaran daerah. Sehingga diperlukan pembahasan secara detail pada rapat berikutnya.

Banggar DPRD Bali menyatakan bersyukur bahwa selama ini pembahasan APBD di Provinsi Bali berjalan kondusif dan diputuskan dengan tepat waktu karena mekanisme komunikasi dan pembahasan dilaksanakan transparan dan mengikuti ketentuan yang berlaku.

“Kami berharap pembahasan RAPBD 2023 juga berjalan seperti itu,” kata politisi senior partai berlambang pohon beringin itu. (rls)