Buleleng (Penabali.com) – Lebih dari 100 hari Ketut Lihadnyana memimpin Kabupaten Buleleng sebagai Pj. Bupati. Pada Kamis (29/12/2022), dihadapan seluruh pimpinan instansi vertikal serta segenap pejabat di Lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng, Lihadnyana menyampaikan refleksi akhir tahun 2022, dilaksanakan di Gedung Kesenian Gde Manik Singaraja.

Dirinya menyampaikan secara terbuka, tidak hanya capaian Pemkab Buleleng di bawah kepemimpinannya, namun juga aspek yang perlu perbaikan. Lihadnyana menyatakan, aspek yang memerlukan perbaikan penanganan adalah capaian vaksinasi dosis ketiga dan optimalisasi penanganan rabies. Menurutnya, penanganan rabies tidak bisa hanya dilakukan oleh beberapa dinas terkait saja. Harus menggunakan kekuatan-kekuatan sosial di masyarakat yaitu desa dan desa adat. Menurutnya, tanpa kekuatan desa, rabies tidak akan bisa ditangani secara tuntas.

“Karena yang lebih berpengaruh itu adalah kekuatan sosial di masyarakat. Kenapa kita tidak berkolaborasi untuk menangani ini. Itulah yang kita lakukan di Kabupaten Buleleng,” ungkap Lihadnyana.

Pada tahun 2023, permasalahan ekonomi menurutnya masih akan menjadi fokus penting. Salah satunya adalah terus melanjutkan upaya mengendalikan laju inflasi. Menurutnya, inflasi harus dijaga ketat karena beresonansi dengan daya beli masyarakat yang menurun dan menyebabkan naiknya kemiskinan. Keberhasilan menahan laju inflasi pada tahun 2022, yang membuat Pemkab Buleleng dianugerahi Dana Insentif Kerja oleh Kementerian Keuangan, harus terus dilanjutkan.

“Astungkara target inflasi pada tahun 2022 mudah-mudahan tidak sampai menyentuh pada level lima persen. Kalau sudah di bawah lima persen berarti kita sudah dianggap berkinerja baik dalam hal penanganan inflasi,” paparnya.

Lihadnyana menyerukan bahwa Ia akan terus fokus dalam berupaya melaksanakan tugas utama pemerintahan. Yakni melakukan mewujudkan tata kelola pemerintahan dan memberikan pelayanan publik yang baik. Jika tata kelola pemerintahan telah dilaksanakan dengan baik, maka konsekuensinya adalah kecepatan, efektif dan efisiensi dalam dalam hal pelayanan publik. Dirinya menambahkan bahwa hal tersebut tidak bisa terwujud tanpa kolaborasi yang apik antara pemerintah kabupaten dan desa.

“Pembangunan itu ada di desa, semuanya itu ada di desa. Oleh karena itu kebijakan yang kami ambil kedepan adalah kalau desa maju, itu adalah cerminan dari kemajuan sebuah kabupaten,” ucapnya

Lihadnyana juga berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pada tahun 2023 mendatang, Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) telah dinaikkan. Menurutnya, kinerja baik dari pegawai harus mendapat penghargaan yang sesuai. Selain itu, Lihadnyana juga telah mengusahakan bahwa pegawai yang akan naik pangkat maupun pensiun tidak perlu repot untuk mengurus berkas-berkas yang memberatkan. Semuanya, akan dilakukan secara otomatis.

“Begitu pelayanan kita kepada PNS pak. Yang saya tuntut adalah kerja kerja kerja. Jangan lagi yang aneh-aneh. Saya tidak mau ada PNS yang masuk ke ranah hukum. Tugas pemerintah dan PNS adalah melaksanakan aturan,” tegasnya.

Tahun 2023 mendatang, Lihadnyana memaparkan rencana pembangunan Mall Pelayanan Publik (MPP) Buleleng di lantai tiga Pasar Banyuasri. Di sana, ia juga akan memfasilitasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk bisa berjualan secara gratis. Dirinya menyatakan bahwa anggaran pembangunan MPP Buleleng telah siap untuk 2023. Seluruh pembiayaan, akan ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Bali.

“Kita membuat sebuah transformasi ekonomi, mendesain ulang struktur fundamental ekonomi Bali dan Buleleng. Dengan mengedepankan UMKM, pertanian, hilirisasi ekonomi digital dan pariwisata sebagai pendorong dari belakang,” katanya.

Lebih lanjut, Lihadnyana memaparkan bahwa berbagai layanan hingga administrasi akan bisa didapatkan di MPP Buleleng. Mulai dari BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, layanan pembuatan paspor dan imigrasi, kependudukan sipil, hingga diharapkan akan bisa bersinergi pula dengan Polres untuk pengurusan SIM. Dirinya juga menyebutkan bahwa tahun 2023, akan dilakukan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Buleleng.

“Jalan, jembatan, termasuk juga BKK kepada desa. Tetapi kedepan semoga kebijakan untuk pemenuhan hak layanan dasar ke masyarakat bisa dilakukan dengan cepat. Saya berpesan kepada perbekel, apabila ada masyarakatnya yang merasa dihambat untuk pemenuhan hak kesehatan tolong laporkan langsung kepada saya,” tegasnya.

Lihadnyana mengajak seluruh pihak untuk bisa bergandengan tangan, dan senantiasa menjalin komunikasi berkomunikasi dengan baik. Ia mengajak seluruh pihak untuk menempatkan kepentingan Buleleng dalam posisi tertinggi, dan memberikan yang terbaik untuk membangun Buleleng kedepan. (rls)