Pemprov Bali berhasil mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 7 kali secara berturut turut. Namun demikian, pencapaian itu tak lantas membuat Pemprov Bali berpuas diri. Sebaliknya berupaya bekerja lebih giat lagi, lebih cermat lagi dalam penyusunan serta penggunaan anggaran. Sehingga anggaran yang ada tidak hanya digunakan secara benar, efektif efisien tetapi juga memberikan output dan outcome yang nyata dan berguna nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Kami berharap BPKP bisa lebih progresif dalam menentukan tolak ukur predikat WTP, dimana tidak hanya berdasarkan pada pengelolaan keuangan yang baik, akuntabel dan transparan tetapi juga seberapa besar kebermanfaatan dan output dari anggaran yang dipergunakan bagi masyarakat,” kata Gubernur Koster disela acara pelantikan dan sumpah jabatan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bali Muhammad Masykur serta pengukuhan Kepala Kantor Regional X Badan Kepegawaian Negara (BKN) Paulus Dwi Laksono di Gedung Wiswasabha Utama, Kantor Gubernur Bali Denpasar, Kamis (12/11/2020).

Dalam arahannya, Gubernur Koster menyampaikan apresiasinya atas kerjasama serta sinergitas yang telah terbentuk dengan jajaran BPKP Provinsi Bali dalam melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan daerah, pemberian asistensi penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Kepada Kepala BKN yang baru saja dikukuhkan, Gubernur Koster meminta agar BKN terus melakukan reformasi serta evaluasi terhadap berbagai kebijakan dalam penyusunan dan penetapan kebijakan teknis di bidang manajemen kepegawaian.

Upacara pelantikan dan pengukuhan turut dihadiri Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara Sally Salamah, Wakil Kepala BKN Supranawa Yusuf, Bupati Klungkung Nyoman Suwirta, Kepala OPD di lingkungan Pemprov Bali serta undangan lainnya. (red)