Praktisi hukum yang juga seorang advokat handal, Togar Situmorang, S.H., M.H., MAP., Jumat (28/08/2020) di Denpasar mengatakan menggalakkan tindakan pemberantasan tindak pidana korupsi memang harus konsisten dilakukan di segala lapisan elemen masyarakat maupun di sel-sel pejabat pemerintah untuk menciptakan Clean and Good Goverment.

Terpilihnya Provinsi Bali menjadi provinsi terbaik se-Indonesia dalam pencapaian Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (STRANAS PK) dengan nilai 75% dari nilai rata-rata nasional sebanyak 58,52%, yang disampaikan pada acara pembukaan Aksi Nasional Pencegahan Korupsi digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara virtual dari Gedung KPK, Jakarta, Rabu (26/8/2020) lalu dan dihadiri langsung Presiden Jokowi, diapresiasi positif Togar Situmorang untuk mencapai tujuan mewujudkan pemerintahan yang bersih dari praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Pemerhati kebijakan publik ini sangat mengapresiasi pencapaian yang diraih Provinsi Bali mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi dan pencapaian itu menjadi bukti sebagai peminpin di Bali, Gubernur Koster dinilai sangat konsisten melakukan pencegahan tindak pidana korupsi.

Menurut Togar Situmorang, Stranas PK adalah arah kebijakan nasional yang memuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi yang digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lain dalam melaksanakan aksi pencegahan korupsi di Indonesia.

“Diharapkan adanya penghargaan ini bisa meningkatkan kinerja jajaran para aparat pemimpin daerah terutama di Provinsi Bali dalam hal pencegahan korupsi sehingga dalam menjalankan tata kelola pemerintahan itu bisa baik, cepat, efisien, dan bebas dari korupsi,” kata advokat yang masuk dalam Tim 9 Investigasi Komnaspan RI ini.

Ia mengatakan, prestasi yang ditorehkan Provinsi Bali harus dipertahankan dan ditingkatkan lagi. Mengingat tindak pidana korupsi termasuk kejahatan luar biasa atau extra ordinary crime yang bisa merugikan masyarakat secara luas sehingga memang wajib dibasmi sampai ke akar-akarnya.

“Pemberian edukasi sejak dini kepada masyarakat khususnya pada anak mengenai tindakan korupsi adalah tindakan kotor dan sama sekali tidak boleh dilakukan, memang harus sejak dini perlu ditanamkan,” pungkas Ketua Hukum dari RS dr. Moedjito Dwidjosiswojo Jombang Jawa Timur ini.

Togar Situmorang yang juga Ketua Pengkot Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia (POSSI) Kota Denpasar menjelaskan dalam hal regulasi, Bali diharapkan membuat suatu terobosan dalam pensederhanaan untuk menciptakan suatu aturan hukum yang selaras, sehingga bisa menimbulkan kepastian hukum. Dimana dengan terobosan ini para penegak hukum dan pengawas hukum dapat memberikan masukan kepada pejabat Provinsi Bali dan lainnya untuk dapat dimanfaatkan mempercepat agenda pembangunan nasional.

“Negeri ini bisa kita selamatkan dari korupsi asalkan kita bisa bersama-sama membangun negeri tanpa adanya saling menjatuhkan dan para penegak hukum agar tidak menakut-nakuti para pejabat dengan memanfaatkan celah hukum yang belum sinkron ini, penyalahgunaan regulasi itu kita harus lebih disehatkan lagi agar proses pembangunan tidak menjadi terhambat,” tutup Dewan Pakar Forum Bela Negara Provinsi Bali ini. (red)