Buleleng (Penabali.com) – Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD), Ni Made Susi Adnyani, menyatakan selain komitmen pengambil kebijakan dalam penerapan Sistem Informasi dan Pembangunan Daerah (SIPD), komitmen pelaksana teknis di jajaran Pemerintah Kabupaten Buleleng juga menjadi indikator Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Bali bahwa Buleleng layak menjadi percontohan.

Susi Adnyani menambahkan, seluruh proses bisnis dalam pengelolaan keuangan Pemkab Buleleng fokus menggunakan SIPD. Amanat undang-undang mewajibkan pemerintah daerah menggunakan aplikasi SIPD.

Mulai pembangunan aplikasi sejak tahun 2020 sampai sekarang dari Kementerian Dalam Negeri banyak kendala yang dihadapi daerah lainnya, begitu juga Buleleng. Namun komitmen dan komunikasi yang intens yang ditunjukkan, Buleleng “pure” menggunakan SIPD mulai dari perencanaan sampai pelaporan keuangan daerah.

“Dalam proses penyusunan laporan keuangan, seiring pembangunan sistem kita terapkan di Buleleng, apa yang menjadi masalah di Buleleng menjadi evaluasi Kemendagri, ini semacam ada feedback positif Buleleng dengan Kemendagri,” ujar Susi Adnyani, Senin (12/6/2023).

Pengelolaan laporan keuangan Pemkab Buleleng yang dinilai BPK RI sehingga Buleleng meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sembilan kali berturut-turut merupakan output dari SIPD yang diterapkan Buleleng selama ini, selain penilaian lainnya seperti kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, sistem pengendalian internal (SPI) yang memadai dan kesesuaian standar akuntansi pemerintahan (SAP). (rls)