Pada periode Lebaran masa covid-19 dari tanggal 20 April 2020 sampai dengan 20 Mei 2020, realisasi penarikan tunai masyarakat di wilayah Provinsi Bali mengalami penurunan sebesar Rp.1,392 Milyar atau hanya 46,7% dari jumlah yang diproyeksikan sebesar Rp.2,981 M.

Namun sebaliknya, pada bulan Maret 2020 transaksi non tunai yang bersifat contactless (Mobile Banking, Internet Banking, E-Money Server Based & QRIS) meningkat hingga 2,2 juta transaksi (20,83% mtm) dibandingkan bulan Februari 2020. Sementara dari sisi nominal meningkat dari Rp.17,84 triliun menjadi Rp.18,92 triliun atau meningkat sebesar 6,03% (mtm).

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Trisno Nugroho mengungkapkan data ini menjadi bukti bahwa saat ini mulai terjadi pergeseran pola bertransaksi di masyarakat dari tunai menjadi non tunai. Dari konvensional bergeser menjadi secara Digital.

Memasuki era digital ini, Bank Indonesia telah mempersiapkannya sejak tahun 2019 yaitu dengan mengeluarkan standarisasi QR Code atau QR Code Indonesian Standard (QRIS). QRIS merupakan standar instrument pembayaran berbasis digital dan bersifat contactless.

Trisno menerangkan, sampai dengan akhir bulan Mei 2020, telah disetujui 36 Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) yang dapat melaksanakan kegiatan pemrosesan transaksi QRIS. Perluasan penggunaan QRIS juga senantiasa dilakukan di wilayah Bali, dimana pada akhir Mei 2020 telah mencapai 89,950 merchant atau meningkat sebesar 253% dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2019 yang tercatat sebanyak 25.483 merchant. Peningkatan ini diatas rata-rata peningkatan nasional sebesar 99%.

Selain itu, selama pendemi covid-19 yaitu sejak 6 Maret hingga 29 Mei, penambahan jumlah merchant QRIS di Bali tercatat sebanyak 24.002 merchant atau 26,7% dari total merchant yang ada.

“Kami yakin merchant yang akan bergabung akan terus meningkat dan siap untuk bertransformasi secara digital”, kata Trisno dalam sebuah acara semjnar yang dilaksanakan secara virtual (webinar) yang mengusung tema “What Can Bali’s Tourism Industry Do With Digital Payment In The New Normal Era?”.

Lebih lanjut Trisno mengatakan digitalisasi transaksi yang bersifat contactless ini akan menjadi sebuah keharusan dan menjadi salah satu unsur yang penting dalam mendukung industri pariwisata di tata kehidupan baru. Implementasi digitalisasi transaksi dimaksud tidak hanya terbatas pada industri pariwisata seperti obyek wisata, hotel dan restauran, tetapi juga industri pendukungnya seperti transportasi, pusat perbelanjaan hingga rumah sakit.

Webinar diikuti beberapa narasumber yang kompeten di bidangnya. Antara lain Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati sekaligus Ketua PHRI Bali yang menyampaikan pandangan dan komitmen pemerintah Bali dalam mendukung pariwisata di era “new normal”.

Lalu ada Asisten Gubernur BI, Filianingsih Hendarta yang menyampaikan arah kebijakan dan strategi BI di bidang sisi sistem pembayaran yang mendukung industri Pariwisata

Narasumber berikutnya, Executive Vice President of BCA I Ketut Alam Wangsawijaya dan CEO Dana Vincent Iswara yang memberikan penjelasan tentang inovasi sistem pembayaran berbasis digital dari sisi perbankan dan non bank. (red)