Jakarta (Penabali.com) – Peringatan HUT ke-20 Partai Demokrat telah berlangsung pada Kamis (09/09/2021) kemarin secara sederhana.
Namun konsentrasi suka cita kader Demokrat merayakan Dua Dekadenya sedikit terpecah. Pasalnya, beberapa hari terakhir beredar surat undangan untuk menghadiri peringatan HUT ke-20 Partai Demokrat di Hotel JHL Solitaire Gading Serpong, Tangerang, Banten, yang akan digelar Jumat (10/09/2021) malam.
Undangannya yang mengatasnamakan pendiri Partai Demokrat dengan Ketua Panitia Djoko Setyo Widodo juga mencantumkan rangkaian acara yang akan diisi dengan sambutan Moeldoko dan Penitipan Partai Demokrat oleh Prof S. Budhisantoso kepada Moeldoko.
Menyikapi hal tersebut, Kepala Bakomstra DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, menyatakan hal tersebut sungguh memalukan. Gerombolan KSP Moeldoko yang diduga akan menyelenggarakan acara HUT illegal di Banten, masih saja berani mengatasnamakan Partai Demokrat.
“Modus mencatut nama senior dan pendiri partai masih saja mereka lakukan. Berita undangan ini justru diketahui DPP Partai Demokrat dari pihak Prof. Budi (Mantan Ketua Umum Partai Demokrat, red) yang merasa tidak nyaman karena namanya dicatut oleh mereka yang tidak bertanggungjawab,” terang Herzaky.
Herzaky mengatakan pada acara puncak Dua Dekade Partai Demokrat Kamis, 9 September 2021 malam kemarin, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) telah memberikan Penghargaan ‘Pejuang Demokrat’ kepada 35 sesepuh dan senior partai yang selama ini konsisten berjuang menjaga kehormatan dan kedaulatan partai. Diantaranya Prof. Subur Budhisantoso, Amir Syamsuddin, E.E Mangindaan, Wayan Sugiana, dan Denny Sultani Hasan.
Menurut Herzaky, sikap memalukan dan tidak beretika ini terus menerus dipertontonkan pihak KSP Moeldoko. Terbukti saat mereka memasukkan gugatan di Pengadilan TUN Jakarta, dimana tertera dalam gugatannya status pekerjaan sehari-hari Moeldoko adalah sebagai Ketua Umum Demokrat, bukan sebagai Kepala Staf Presiden (KSP).
“Seharusnya Moeldoko malu kepada Presiden Jokowi dan rakyat Indonesia, dia tidak mengakui pekerjaan sebenarnya walaupun faktanya negara telah menggaji dirinya sebagai KSP 7 tahun terakhir,” pungkasnya.
Upaya “begal Politik” juga disinggung Ketum AHY dalam sambutannya saat puncak acara peringatan Dua Dekade Partai Demokrat yang disiarkan oleh salah satu televisi swasta nasional, Kamis, 9 September 2021 malam kemarin.
“Sampai dengan hari ini upaya untuk merampas Partai Demokrat masih juga terus berjalan. Pasca keputusan Kememkumham mengenai penolakan hasil KLB Deli Serdang, para perusak demokrasi tadi masih berupaya menggugat dan membatalkan Keputusan Pemerintah melalui jalur PTUN termasuk kemungkinan Judicial Review melalui Mahkamah Agung,” ungkap AHY dalam pidatonya.
AHY juga menegaskan, meskipun Partai Demokrat punya segala bukti juridis yang kuat untuk bisa mematahkan pihak Moeldoko untuk kedua kalinya, AHY meminta seluruh kader dan para pejuang demokrasi untuk tetap waspada dan menegaskan bahwa yang Partai Demokrat perjuangkan adalah tegaknya keadilan, hukum, dan demokrasi di negeri ini. (rls)