Categories Denpasar Hukum

Usulan Pemindahan Ibu Kota Provinsi Bali ke Buleleng, Gubernur Koster: Itu Bebannya Berat

Denpasar (Penabali.com) – Dalam Pandangan Umum Fraksi Nasdem PSI dan Hanura DPRD Bali terhadap Rancangan Peraturan Daerah Haluan Pembangunan Bali Masa Depan, 100 tahun Bali Era Baru 2025-2125, yang disampaikan juru bicaranya, Grace Anastasia Surya Widjaja, mengusulkan pemindahan ibu kota dari Kota Denpasar ke Kabupaten Buleleng sangat relevan untuk Bali masa depan.

“Karena seperti yang kita ketahui bersama, tingkat kepadatan yang sangat tinggi di Denpasar. Sebaliknya Buleleng sangat ideal untuk lebih dikembangkan dengan dasar geografis, ketersediaan lahan untuk pengembangan, dan sumber daya manusia (SDM) unggul. Untuk selanjutnya, Kota Denpasar bisa difokuskan sebagai kota perdagangan, pariwisata dan pendidikan,” ujar Grace menyampaikan pandangan umum fraksi pada Rapat Paripurna ke–22 Masa Persidangan Ii Tahun Sidang 2023, Senin, 26 Juni 2023.

Lanjut Grace, pemindahan ibu kota ini juga bercermin pada pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN (Ibu Kota Nusantara) di Kalimantan Timur. Pemindahan ibu kota adalah tuntutan ke depan untuk menyikapi perkembangan kota. Fraksi Nasdem PSI dan Hanura menyatakan usulan pemindahan ibu kota sejalan dengan kecenderungan di berbagai belahan dunia, yang menggeser ibu kota negara ataupun provinsi ke tempat yang lebih ideal dan memungkinkan untuk di-setting sebagai ibu kota sedari awal.

Gubernur Bali, Wayan Koster, yang hadir pada Rapat Paripurna ke–22 itu, saat ditanya awak media terhadap usulan Fraksi Nasdem, PSI dan Hanura itu, menyampaikan di UU Nomor 15 Tahun 2023 ditegaskan Ibu Kota Provinsi Bali itu di Denpasar.

“Usulan itu bisa dipertimbangkan tapi untuk saat ini gak bisa dilaksanakan karena undang-undangnya khan baru dikeluarkan,” jelas Gubernur Koster.

Koster menerangkan, ketika menyusun undang-undang tersebut ada usulan untuk mengembalikan Ibu Kota Provinsi Bali ke Kabupaten Buleleng.

“Tapi saya pikir itu apa namanya bebannya berat harus membangun infrastruktur lagi, jadi biarlah di Denpasar, memang ibu kota itu harus dekat dengan bandara,” ucap Gubernur Koster.

Fraksi Nasdem, PSI, dan Hanura memberikan beberapa catatan yang sekiranya bermanfaat dalam penggodokan Raperda tentang Haluan Pembangunan Bali Masa Depan 100 Tahun Bali Era Baru 2025-2125.

Fraksi Nasdem PSI Hanura memberikan apresiasi dan salut atas pencanangan Haluan Pembangunan Provinsi Bali hingga 100 tahun ke depan. Karena Haluan Bali ini akan menjadi pegangan, penuntun, pemandu bagi seluruh masyarakat Bali.

“Apresiasi khusus kami haturkan kepada Presiden ke-5 Republik Indonesia Ibu Megawati Soekarnoputri yang mendorong lahirnya Haluan Pembangunan Bali dalam 100 tahun ke depan. Kecintaan beliau terhadap Bali sungguh besar dan tidak perlu diragukan lagi. Sebagaimana kita ketahui bersama, beliau seorang negarawan berdarah Bali yang memiliki kedekatan secara historis dan emosional dengan Pulau Dewata,” tutur Grace.

Fraksi Nasdem PSI dan Hanura menilai Haluan Bali akan menjadi haluan dalam kurun waktu terpanjang di Indonesia. Bahkan Haluan Bali 100 tahun ke depan ini melewati Visi Indonesia yang memfokuskan hingga tahun 2045. Haluan kurun waktu cukup panjang ini memudahkan mendesain dan memperkuat fondasi Bali, merujuk hingga tahun 2125. (red)