Categories Bali Tabanan

WALHI Bali Layangkan Nota Protes dalam FGD RDTR Selemadeg Timur dan Pupuan I

Tabanan (Penabali.com) – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Bali menyampaikan nota protes terhadap pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) II terkait Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Perencanaan Selemadeg Timur dan Pupuan I, Selasa (17/11/2026).

Protes tersebut disampaikan dalam forum yang berlangsung di Gedung Graha Yadnya Sanjayaning Singasana, Kabupaten Tabanan. WALHI Bali menyoroti tidak dilibatkannya desa adat, khususnya yang berada di wilayah terdampak, serta keterbatasan waktu bagi peserta untuk mempelajari dokumen pembahasan.

Direktur WALHI Bali, Anak Agung Gede Surya Sentana, S.Fil., mengatakan pelibatan masyarakat merupakan bagian penting dalam proses penyelenggaraan penataan ruang. Ia merujuk Pasal 65 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, yang mengatur keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang.

Menurutnya, desa adat di Bali memiliki kedudukan sebagai subjek hukum sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali. Karena itu, WALHI menilai desa adat yang wilayahnya berpotensi terdampak perlu dilibatkan secara langsung dalam pembahasan RDTR.

“Desa adat merupakan benteng terakhir dalam menjaga wilayahnya dari eksploitasi industri pariwisata yang berpotensi merusak kelestarian lingkungan,” ujar Surya Sentana.

Ia juga menanggapi kemungkinan anggapan bahwa keterwakilan desa adat telah dilakukan melalui Majelis Desa Adat Kabupaten Tabanan. Menurutnya, keberadaan Majelis Desa Adat tidak serta-merta menggantikan keterlibatan langsung prajuru dari masing-masing desa adat yang terdampak.

WALHI Bali menilai tidak dilibatkannya desa adat tersebut sebagai persoalan serius yang perlu mendapat perhatian penyelenggara. Bahkan, Surya menyebut kondisi itu patut diduga sebagai bentuk pelecehan terhadap eksistensi desa adat.

Selain persoalan partisipasi, WALHI turut mempersoalkan ketersediaan dokumen pembahasan. Materi FGD disebut baru diunggah secara bertahap melalui tautan yang dibagikan panitia pada 15 dan 16 November 2026, atau kurang dari dua hari sebelum kegiatan berlangsung.

Setelah memeriksa dokumen yang tersedia, WALHI mengaku tidak menemukan draf KLHS dalam tautan tersebut. Padahal, dokumen itu dinilai menjadi salah satu materi penting untuk memberikan masukan dalam pembahasan.

Surya menilai keterbatasan waktu dan belum lengkapnya dokumen dapat menghambat peserta dalam mempelajari substansi perencanaan serta menyampaikan catatan kritis secara maksimal. Ia mengingatkan bahwa dokumen RDTR dan KLHS berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas sehingga proses pembahasannya perlu dilakukan secara terbuka dan memberikan ruang partisipasi yang memadai.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Front Demokrasi Perjuangan Rakyat (FRONTIER) Bali, I Wayan Sathya Tirtayasa, mendesak Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan agar pelaksanaan FGD tersebut diulang.

Ia meminta penyelenggara menyediakan draf RDTR, draf KLHS, beserta dokumen pendukung secara lengkap sebelum forum kembali dilaksanakan. Selain itu, seluruh desa adat yang wilayahnya terdampak diminta memperoleh kesempatan untuk terlibat secara langsung.

“FGD ini harus diulang. Apabila tetap dilaksanakan, kami tidak bertanggung jawab atas hasil yang diterbitkan,” tegas Sathya.

Nota protes yang disampaikan WALHI Bali diterima oleh Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Tabanan. Setelah menyerahkan surat tersebut, perwakilan WALHI Bali kemudian memilih keluar dari forum atau melakukan walk out sebagai bentuk keberatan terhadap pelaksanaan FGD.

Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan dari pihak penyelenggara maupun Pemerintah Kabupaten Tabanan mengenai keberatan yang disampaikan WALHI Bali dan tuntutan untuk mengulang pelaksanaan FGD tersebut. (rls)