KPw BI Bali Resmikan Perpustakaan, Punya Koleksi 12.754 Buku

Bank Indonesia meresmikan Perpustakaan KPw Bank Indonesia Provinsi Bali, Rabu (29/01/2020), di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Denpasar. Lokasinya yang strategis memudahkan diakses oleh pemustaka.

Perpustakaan KPwBI Prov. Bali memiliki koleksi buku ± 12.754 buah yang terdiri dari koleksi buku ekonomi (buku-buku yang menunjang pelaksanaan tugas Bank Indonesia) dan non ekonomi, dengan koleksi yang berkualitas baik dari dalam maupun luar negeri. Harapannya, selain pegawai, masyarakat umum juga dapat mengunjungi dan memanfaatkan koleksi dan fasilitas perpustakaan tersebut.

“Kami juga berharap perpustakaan baru KPw BI Provinsi Bali akan memperoleh akreditasi A dari Perpustakaan nasional dan menjadi perpustakaan terakreditasi terbaik, melanjutkan pencapaian Juara III Perpustakaan Terbaik Non Akreditasi yang pernah kami peroleh pada tahun 2019 lalu,” kata Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Trisno Nugroho, disela acara.

Selain peresmian perpustakaan, pada kesempatan ini, juga dilaksanakan bedah buku yang berjudul “Ekonomi Indonesia dalam Lintasan Sejarah”. Dalam acara bedah buku ini, dihadiri Wakil Presiden Republik Indonesia ke-11 periode 2009-2014 dan Gubernur Bank Indonesia periode 2008-2009, Prof. Dr. Boediono, sebagai narasumber sekaligus sebagai penulis buku, dan Deputi Senior Bank Indonesia, Destry Damayanti.

Dalam acara bedah buku ini, juga menghadirkan Penanggap selaku ekonom senior nasional, Kepala Ekonom PT Bank Rakyat Indonesia Tbk dan dipandu oleh news anchor senior nasional, Kania Sutisnawinata.

Trisno menerangkan, kegiatan ini mempunyai arti yang sangat penting karena merupakan penguatan sinergi dan kolaborasi dalam mendukung kegiatan pemberdayaan ekonomi melalui penguatan edukasi masyarakat khususnya di bidang ekonomi.

Ia mengatakan, terdapat tiga pesan utama dari buku yang ditulis Prof. Dr. Boediono. Pertama, sejarah mencatat sasaran politik pada suatu masa tidak selalu sejalan atau sinergis dengan sasaran ekonomi pada waktu yang sama. Bangsa Indonesia selalu dihadapkan pada pilihan atau trade off antara kedua sasaran tersebut. Tugas pengelola negara adalah menjaga agar setiap saat kedua sasaran tersebut tidak melenceng terlalu jauh satu sama lain. Situasi yang ideal apabila kekuasaan politik dan ekonomi dapat mencari titik-titik temu untuk bersinergi mencapai sasaran bersama jangka panjang bangsa.

“Yang kedua, kita harus menerima kenyataan bahwa gejolak dan gangguan bisa datang sewaktu-waku dan membawa ekonomi kita keluar rel. Tidak ada jalan lain selain selalu siap siaga, dan memiliki sistem pertahanan yang kuat, melalui pembangunan struktur ekonomi yang kuat, tataran kebijakan yang pruden, dan protokol krisis yang jelas sebagai langkah mengatasi krisis.

Dan pesan ketiga yang utama dari buku ini, adalah pentingnya Indonesia menyiapkan generasi unggul dan reformasi institusi publik untuk menghadapi tantangan perekonomian yang semakin berat kedepannya.

Masih ditempat yang sama, Trisno menjelaskan kinerja pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali pada tahun 2019 yang diprakirakan masih tetap tumbuh kuat. Hal tersebut tercermin dari kinerja pertumbuhan ekonomi yang resilient dan berada di atas pencapaian ekonomi nasional.

Perekonomian Bali diperkirakan masih dapat tetap tumbuh tinggi sebesar 5,40%-5,80% tahun 2019 dan sebesar 5,70%-6,10% tahun 2020. Kinerja ekonomi Bali tidak terlepas dari perkembangan kinerja pariwisata. Pada tahun 2019 kinerja pariwisata sedikit tertahan, tercermin oleh melambatnya perkembangan kunjungan wisman, diantaranya karena dampak lanjutan penegakan zero dollar tourism, bencana alam, ekses pemilu dan semakin kompetitifnya destinasi wisata dunia.

Pada awal 2020, kinerja pariwisata juga tertekan akibat virus Corona yang berasal dari China, sehingga jumlah wisman yang berasal dari China diperkirakan turun drastis. Masih kuatnya kinerja konsumsi di Bali tidak terlepas dari masih kuatnya daya beli masyarakat yang didukung oleh terkendalinya inflasi di Bali. Koordinasi, sinergi, dan komitmen TPID pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota menjadi kunci keberhasilan menjaga inflasi di 2019 dengan strategi 4K, yaitu Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Ekspektasi. Tahun 2019, inflasi Bali tercatat cukup rendah, 2,38%.

“Ke depan, inflasi Bali masih menghadapi beberapa tantangan terkait dengan rencana kenaikan cukai rokok, rencana kenaikan iuran BPJS kesehatan, peningkatan kunjungan wisatawan yang membawa konsekuensi peningkatan permintaan serta peningkatan biaya pendidikan. Meskipun demikian, dengan koordinasi yang solid, inflasi pada tahun 2020 diperkirakan masih berada dalam sasaran inflasi nasional yaitu sebesar 3%±1% (yoy),” papar Trisno. (red)