Di era Pemerintahan Joko Widodo fokus memberantas para mafia yang dianggap menghambat program pemerintah. Para penegak hukum diminta jangan mencari-cari kesalahan investor, pelaku industri, termasuk para pejabat BUMN. Beberapa diantaranya terkait pejabat BUMN malah justru diperkarakan.
“Bapak Presiden minta agar instrumen dan aparat hukum harus saling mendukung program-program strategis pemerintah memecahkan permasalahan bangsa, memberikan keberanian kepada pelaku usaha dan BUMN dalam berinovasi, apalagi dalam situasi pandemi covid-19 saat ini, sudah sangat transparan dan terbukti ampuh”, kata pengamat kebijakan publik Togar Situmorang, S.H., M.H., MAP., Rabu (17/06/2020), di Denpasar.
Togar Situmorang mengungkapkan salah satu yang mendukung langkah Presiden Joko Widodo perangi mafia, dilakukan Menteri BUMN Erick Tohir dengan menempatkan penangkap Tommy Soeharto sebagai Komisaris BUMN, yaitu Jendral Carlos Tewu. Bahkan Erick Thohir semakin garang di Kementerian BUMN yang dipimpinnya dengan mengangkat Ahok di jajaran Komisaris Pertamina.
“Gebrakannya semakin hari semakin membuat ciut nyali para mafia. Setelah mendepak dirut dan direksi Garuda yang merupakan anak emas Rini Soemarno, Erick Thohir gerak cepat merombak kementriannya. Struktur kementerian ia rampingkan, anak cucu BUMN ia babat habis. Kini ia kembali mengejutkan merombak susunan 8 direksi petinggi di BUMN seperti jajaran PT. Hutama Karya, PT. Jasa Marga, PT. Aneka Tambang, PT. Bukit Asam, PT. Wijaya Karya, PT. PP, PT. Adhi Karya, dan PT. Waskita Karya,” jelas advokat kondang dengan sederet prestasi dan penghargaan ini.
Togar Situmorang juga menilai Erick Thohir sebagai sosok yang benar-benar dinanti oleh negeri ini. Ia pun mendukung penuh tindakan yang dilakukan Menteri BUMN Erick Thohir. Sudah banyak tindakan-tindakan atau gebrakan yang dilakukan Erick Thohir. BUMN yang telah karatan selama puluhan tahun hampir mustahil dibenahi.
“Sama dengan negara ini yang telah lama digerogoti KKN setelah merdeka. Tapi, Jokowi dan Erick Thohir membuktikan kalau mereka bisa membalikkan keadaan. Periode pertama Jokowi mungkin belum menemukan Menteri BUMN millenial yang tepat, periode kedua inilah saatnya berubah,” ujar Ketua Hukum dari RS dr. Moedjito Dwidjosiswojo Jombang, Jawa Timur ini.
Anggota Tim 9 KOMNASPAN juga menyatakan BUMN yang awalnya jadi sapi perah segelintir elit, selalu buntung dan banyak beranak pinak harus berubah jadi produktif. Tak boleh lagi BUMN jadi ladang uang bagi mafia. BUMN yang telah karatan selama puluhan tahun hampir mustahil dibenahi. Sama dengan negara ini yang telah lama digerogoti KKN setelah merdeka. Tapi, Jokowi dan Erick Thohir membuktikan kalau mereka bisa membalikkan keadaan dan itu terbukti dimana PERTAMINA masuk kedalam jajaran perusahaan terbesar di dunia berdasarkan Fortune 500, setelah Ahok masuk menjadi Komisaris Utama BUMN minyak tersebut. Periode pertama Presiden Jokowi mungkin belum menemukan Menteri BUMN yang tepat, periode kedua inilah saatnya berubah sehingga negara bisa untung dari badan usaha dalam jajaran BUMN tersebut.
Togar Situmorang yang sering disebut “Panglima Hukum” menilai, BUMN harus menjadi garda terdepan bagi bangsa, terlebih ditengah situasi pandemi corona saat ini. Ia pun mendukung BUMN untuk lebih mandiri, profesional, dan berdaya saing tinggi.
“Semakin gesit langkah pemerintah untuk basmi para mafia maka semakin nyaring oposisi menyerang. Makanya tak heran belakangan ramai kembali isu PKI dan anti China. Begitu juga isu kenaikan BPJS dan skenario pemakzulan presiden. Padahal mereka itulah teman-teman mafia bahkan bagian dari mafia itu sendiri,” kata Togar Situmorang yang juga Ketua Pengurus Kota Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia (Pengkot POSSI) Kota Denpasar.
Menteri BUMN Erick Tohir menurutnya, juga harus lebih berani melakukan perombakan menyeluruh. Tentu kehadirannya diharapkan dapat membenahi Kementerian BUMN yang ia bawahi. Karena mafia sudah merasuk di mana-mana. Bukan hanya mafia migas, tapi mafia tambang juga patut diwaspadai serta mafia anggaran.
Dewan Pakar Forum Bela Negara Provinsi Bali ini memberikan apresiasi tinggi kepada Erick Thohir dalam menjaga BUMN. Togar Situmorang berharap, BUMN kedepannya berorientasi pada keuntungan yang sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia sesuai amanah UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan juga Pancasila khususnya dalam sila ke-5, Keadilan Sosisal Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
“Dengan keyakinan bersama kita tahu kalau pemerintah era Presiden Joko Widodo saat ini melangkah ke arah yang tepat dan sesuai amanah UUD 1945 serta Pancasila,” tutup Founder dan CEO Firma Hukum di Law Firm Togar Situmorang yang baru saja membuka kantor cabang II di Gedung Piccadilly Room 1003 dan 1004 Jl. Kemang Selatan Raya No.99, Jakarta Selatan. (red)