Penabali.com – Media sosial tengah dihebohkan dengan sosok Helena Lim, seorang kaya raya yang mendapat sebutan crazy rich PIK, telah menerima vaksin Covid-19. Padahal vaksin Covid-19 seharusnya diprioritaskan kepada tenaga kesehatan dan pelayan publik.

Helena membagikan momen ketika dirinya tengah antri untuk mendapatkan vaksin Covid-19 di Puskesmas Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Perempuan yang dikenal tajir itu juga memamerkan kartu vaksinasi dan proses penyuntikan vaksin di lengannya.

Melihat postingan dari Helena Lim tersebut, memang tidak salah kalau ada pertanyaan dari masyarakat mengapa Helena Lim bisa mendapat vaksin lebih awal yang seharusnya oleh pemerintah hanya memprioritaskan kepada tenaga kesehatan.

“Yang seharusnya mendapat duluan adalah tenaga kesehatan yang menjadi garda terdepan dalam menangani kasus covid 19 ini,” kata Togar Situmorang, S.H., C.Med., M.H., M.A.P., CLA., di Denpasar, Kamis (11/02/2021).

Togar Situmorang mengatakan, tidak salah jika masyarakat bertanya mengapa seorang Helena yang warga sipil justru mendapat vaksin Covid-19. Advokat dengan sederet prestasi dan penghargaan ini pun menduga ada ‘sesuatu’ dalam pendistribusian vaksin dari pemerintah.

“Kalau melihat demikian, perlu adanya verifikasi dan klarifikasi dari instansi terkait untuk menjelaskan apa yang terjadi sebenarnya kepada masyarakat. Biar tidak sembarangan bisa mempermainkan, jangan baru punya uang bisa berperilaku seenaknya,” pangkas Togar.

Advokat yang kerap dijuluki sebagai “Panglima Hukum” itu menjelaskan, berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019, terdapat kelompok prioritas penerima vaksin Covid-19. Mereka antara lain tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, tenaga penunjang yang bekerja pada fasilitas pelayanan kesehatan, TNI/ Polri, aparat hukum, dan petugas pelayanan publik lainnya.

Kemudian prioritas kedua, adalah tokoh masyarakat atau tokoh agama, pelaku perekonomian strategis, perangkat daerah kecamatan, perangkat desa, dan perangkat rukun tetangga/rukun warga. Prioritas ketiga adalah guru atau tenaga pendidik mulai dari PAUD/TK, SD, SMP, SMA, atau setingkat/sederajat, dan perguruan tinggi.

Prioritas keempat adalah aparatur kementerian/lembaga, aparatur organisasi perangkat pemerintah daerah, dan anggota legislatif. Kemudian masyarakat rentan dari aspek geospasial, sosial, dan ekonomi, serta masyarakat dan pelaku perekonomian lainnya ada di urutan kelima.

“Tetapi akan berbeda jika kita melihat Helina, kita lihat dari video viral itu Helina didampingi oleh dua orang lagi, apakah itu anggota keluarga atau tidak kita khan tidak ada yang tahu. Tetapi dengan adanya orang diluar dari apotek tersebut, menurut kami ada dugaan penyalahgunaan memberikan keterangan dan siapa yang diberi keterangan,” ucapnya.

“Kita tidak mau berspekulasi tapi kita harap bahwa program pemerintah terkait penyuntikan vaksin ini jangan disalahgunakan dan diselewengkan. Sehingga nanti jangan sampai pemerintah pula yang disalahkan, kalau terjadi hal-hal yang diluar standar yang telah ditentukan pembagian vaksin itu secara berkala,” tutupnya. (red)