Penabali.com – Sebelum pandemi Covid-19 melanda, perekonomian Kabupaten Tabanan konsisten tumbuh di atas 5% setiap tahun. Namun pada tahun 2020, Kabupaten Tabanan mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi sebesar -6,14% (yoy).
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Trisno Nugroho mengatakan ditinjau dari kontribusi lapangan usaha, Produksi Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Tabanan didominasi sektor pertanian (23,03%) dan pariwisata (17,16%).
“Kedua sektor juga mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi pada tahun lalu, masing-masing sebesar -1,20% dan -24,84%,” jelas Trisno saat menjadi narasumber pada High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Tabanan, bertempat di Ruang Rapat PT BPD Bali Cabang Tabanan, Kamis (22/04/2021).
Rapat dipimpin langsung Bupati Tabanan Komang Gde Sanjaya sekaligus Ketua TPID Kabupaten Tabanan, Wakil Bupati Tabanan I Made Edi Wirawan, Ketua DPRD Kabupaten Tabanan I Made Dirga, dan anggota TPID Kabupaten Tabanan.
Trisno mengungkapkan, mempertimbangkan struktur perekonomian Kabupaten Tabanan tersebut, Bank Indonesia merekomendasikan agar sektor pertanian sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru dengan tiga strategi. Yaitu
1. Petani milenial Bali untuk mengakselerasi modernisasi di sektor pertanian;
2. Digitalisasi pertanian di sektor hulu dan hilir untuk meningkatkan produktivitas dan hasil penjualan; dan
3. Hilirisasi komoditas pertanian untuk meningkatkan nilai tambah produk dan penyerapan tenaga kerja.
Trisno menyatakan, untuk mendukung ketiga strategi tersebut agar berjalan efektif, dibutuhkan dukungan regulasi, anggaran, kemudahan berinvestasi, pembiayaan perbankan, serta penguatan kelembagaan dan pemasaran.
Berdasarkan data neraca pangan, Kabupaten Tabanan mengalami defisit (jumlah kebutuhan lebih besar dari produksi) pada tiga komoditas, yakni bawang merah, bawang putih dan cabai besar. Dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut, Bank Indonesia mendorong terbentuknya BUMD Pangan untuk meningkatkan serapan hasil produksi pertanian, serta kerja sama antar daerah dengan daerah lain, baik intra provinsi maupun antar provinsi yang mengalami surplus pada ketiga komoditas tersebut. (red)