Penabali.com – Komisi II DPR bersama pemerintah, KPU, Bawaslu, dan DKPP telah menyepakati pencoblosan Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif 2024 akan digelar pada 28 Februari 2024. Sedangkan hari pemungutan suara Pilkada Serentak 2024 disepakati digelar pada Rabu (27/11/2024). Kesepakatan itu diputuskan pada rapat bersama Komisi II DPR pada Kamis (3/6/2021).

Namun kesepakatan itu menuai protes dari Bali. Pasalnya, pencoblosan Pemilu 2024 yang bakal digelar pada 28 Februari 2024 itu bertepatan dengan Hari Raya Galungan.

Menyikapi hal itu, Ketua DPD Partai Demokrat I Made Mudarta angkat bicara. Menurut politisi asal Jembrana itu, apabila pencoblosan itu dipaksakan dilakukan maka angka golput akan tinggi karena Bali yang sebagian warganya beragama Hindu dipastikan akan merayakan Hari Raya Galungan.

Selain itu, kesepakatan pencoblosan di hari besar Agama Hindu menurut Mudarta tidak mencerminkan penghormatan terhadap hari besar agama.

“Kami tolak Pemilu pada Rabu 28 Februari 2024 yang bertepatan dengan Hari Raya Galungan. Partai Demokrat Bali mendesak jadwal Pileg dan Pilpres tersebut agar diubah, kalau tidak diubah kami khawatir akan berpotensi angka Golput tinggi,” tegas Mudarta, Selasa (8/6/2021) di Denpasar.

Mudarta mengatakan, kalau memang jadwalnya harus hari Rabu, maka harinya bisa dimajukan seminggu lagi, yaitu tanggal 21 Februari, kalau tidak cocok bisa dimajukan lagi bisa tanggal 14 atau 7 Februari 2024.

Ia lebih setuju jadwalnya dimajukan daripada diundur agar tidak mengganggu tahapan dari KPU untuk penyelenggaraan pemungutan suara Pilkada serentak yang direncanakan pada tanggal 27 November 2024. Karena menurut Mudarta, kalau tanggal Pemilihan Presiden dan Legislatif tidak diubah maka angka golput di Bali akan sangat tinggi.

“Ini adalah usulan dari Partai Demokrat Bali agar tanggal pelaksanaannya diubah, usulan kita pelaksanaannya dimajukan. Kalau tetap pelaksanaannya di hari itu maka potensi golput di Bali akan sangat tinggi, karena masyarakat Bali akan mengutamakan untuk datang sembahyang ke pura, dibandingkan datang ke TPS,,” pungkas politisi yang juga seorang pengusaha properti ini. (red)