Penabali.com – Rencana pemerintah menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10% menjadi 12%. Hal itu tertuang dalam draft RUU Perubahan Kelima Atas Undang-undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Kabarnya, pemerintah berencana mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk sembako. Bahkan info teranyar lagi, Kemenkeu telah menyiapkan opsi tarif PPN untuk sembako, salah satunya adalah opsi dikenakan tarif 1%. Sembako yang dikenakan pajak diantaranya beras, telur, gula, sayuran, dan buah-buahan.

Tak hanya itu, keinginan pemerintah melalui Kementerian Keuangan untuk menerapkan PPN juga diperuntukkan pada lembaga pendidikan serta ibu bersalin (melahirkan).

Rencana pemerintah itu kemudian memantik reaksi keras dari berbagai pihak. Tak terkecuali Anggota Fraksi Demokrat DPR RI dari Dapil Bali Putu Supadma Rudana (PSR).

Anggota Komisi VI DPR RI ini protes keras atas rencana pemerintah tersebut. Ia menilai, kebijakan pemerintah sangat tidak berempati terhadap masyarakat yang sedang kesulitan ditengah pandemi Covid-19 yang melandai dunia. Supadma Rudana pun mendesak pemerintah membatalkan rencana pungutan pajak yang kian membebani rakyat itu.

“Seharusnya pemerintah berempati kepada rakyatnya yang sedang dalam kondisi sulit dan susah. Harusnya fokus kepada pemulihan perekonomian rakyat di pedesaan. Ini seyogyanya menjadi fokus point pemerintah, bukan memberatkan lagi dengan pajak sembako, ibu bersalin dan juga sektor pendidikan yang mana nantinya menyebabkan ketiga sektor dasar dan juga lainnya akan meningkat harga dan biayanya juga akan mendorong inflasi dan menurunkan kemampuan atau daya beli masyarakat,” beber Supadma Rudana, Minggu (13/06/2021).

Wasekjen Demokrat ini juga menyatakan, kebijakan pemungutan pajak ini adalah sebetulnya, mendorong kenaikan harga yang terselubung yang akan mengakibatkan ketiga sektor ini akan meningkatkan biaya dan harga. Sehingga juga menimbulkan domino efek kepada sektor sektor lainnya.

“Jka pemerintah kesulitan karena berbagai kelalaian dan kegegabahan investasi infrastruktur dan hutang, janganlah membebani rakyat untuk membiayai kesalahan prioritas pemerintah,” tegas politisi muda Partai Demokrat ini.

Kata PSR, kondisi rakyat sedang susah dan berat, belum memperoleh pekerjaan, juga kondisi keuangan dan ekonomi masyarakat di desa-desa sedang berat.

“Jadi janganlah dibuat susah lagi dengan kebijakan pemerintah yg dikeluarkan menteri Keuangan. keberpihakan negara kepada rakyat harus direalisasikan seperti yang didengung-dengungkan selama ini. Kebijakan publik malah bertolak belakang dengan praktek di lapangan,” sindirnya. (rls)