Penabali.com – Forkopimda Jawa Timur, Gubernur Khofifah Indar Parawansa, Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Mayjen Suharyanto, Kapolda Jatim Irjen Pol. Nico Afinta, bertempat di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa (15/6/2021) malam, melakukan rapat koordinasi terkait dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro.
Rakor juga turut dihadiri Sekda Provinsi Jatim, Danrem 084/Bhaskara Jaya, Pejabat Utama Kodam V/Brawijaya, Pejabat Utama Polda Jatim, Kapolrestabes Surabaya, Kepala OPD Provinsi Jatim, Kapolres Tanjung Perak dan Forkopimda kabupaten/kota, yang dilakukan secara virtual.
Rakor terkait PPKM Mikro ini bertujuan untuk menganalisa dan mengevaluasi pelaksanaan PPKM Mikro di Provinsi Jatim serta menentukan tindak lanjut penanganan Covid-19 khususnya di Kabupaten Bangkalan.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jatim, Herlin Ferliana, menyampaikan adanya penurunan BOR Covid-19 setelah diberlakukannya PPKM Mikro.
“Kapasitas tempat tidur ICU tersedia masih mencukupi, kapasitas tempat tidur isolasi tersedia masih mencukupi dan kapasitas tempat tidur isolasi terpakai mengalami penurunan,” jelas Herlin Ferliana.
Ketua Rumpun Kuratif Satgas Covid-19 Jatim, dr. Joni Wahyuhadi, menyebutkan upaya strategis Pemkab Bangkalan dalam rangka penanganan Covid-19 dengan menyediakan tempat Konversi BPWS Madura sebagai ruang isolasi terpusat.
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menyebutkan, kepala daerah agar melaksanakan monitoring terkini data peningkatan kasus aktif Covid-19 serta ketersediaan BOR di rumah sakit masing-masing daerah.
“Sehingga dapat cepat mengambil tindakan upaya antisipasi guna mencegah dan meminimalisir penularan virus Covid-19,” sambungnya.
Gubernur Khofifah meminta agar meningkatkan sinergi dengan seluruh elemen masyarakat dalam kegiatan PPKM Mikro. Hal ini dilakukan guna mengurangi kegiatan yang menimbulkan kerumunan yang menjadi salah satu penyebab penyebaran virus Covid-19.
“Konsultasikan kepada Satgas Covid-19 Provinsi Jatim kegiatan PPKM Mikro agar kegiatan yang dilaksanakan dapat optimal,” lanjutnya.
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menjelaskan kedepan penyekatan agar dilaksanakan di dua arus perbatasan baik masyarakat Madura yang akan berpergian ke Surabaya, maupun sebaliknya, masyarakat Surabaya yang akan berpergian ke Pulau Madura.
“Penyekatan dua arah ini bertujuan agar tidak adanya diskriminasi bagi masyarakat Madura bahwa pemerintah provinsi hanya melindungi Kota Surabaya, sedangkan masyarakat Surabaya bebas keluar masuk Pulau Madura tanpa harus dilaksanakan swab,” ucapnya.
Pangdam V/Brawijaya berharap soliditas Forkopimda baik tingkat provinsi, kabupaten dan kota dalam penanganan Covid-19 harus terus ditingkatkan.
“Tingkatkan solidaritas Forkopimda kabupaten/kota dalam penanganan Covid-19 di wilayahnya,” tegas Mayjen TNI Mayjen Suharyanto.
Sementara itu, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol. Nico Afinta menyebutkan, pelaksanaan kegiatan seperti pembagian masker, penyemprotan disinfektan, pemasangan spanduk himbauan protokol kesehatan, operasi yustisi serta pemberian sembako adalah upaya yang harus terus dilaksanakan dengan berkolaborasi antara TNI-Polri maupun pemerintah daerah.
“Operasi yustisi harus terus ditingkatkan sampai masyarakat memiliki kesadaran diri bahwa pentingnya menerapkan protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19,” pungkasnya.
“Dengan dilaksanakannya rapat kordinasi analisa evaluasi secara rutin serta sinergitas bersama Forkopimda dengan pemangku kepentingan diharapkan penanganan Covid-19 di Jatim dapat terlaksana maksimal dan angka aktif Covid-19 terus menurun serta perekonomian Jatim bangkit,” harapnya. (rls)