Jakarta (Penabali.com) – Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA) kembali meluncurkan hasil surveinya yang bertajuk “Pandemi: Persepsi Publik dan Tren Politik Terkini”. Adapun hasil survei tersebut merupakan review termin ketiga survei berkala yang telah dilakukan sebelumnya pada bulan Mei 2021.

Berdasarkan hasil survei CISA yang dimulai sejak 27-31 Agustus 2021 yang menyasar 1.200 responden di 34 Provinsi secara proporsional melalui penarikan sampel dengan menggunakan metode Simple Random Sampling, didapatkan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia merasakan ketidakpuasan terhadap kinerja Pemerintah Jokowi dan Ma’ruf Amin selama pandemi Covid-19 ini.

“Kinerja Jokowi dan Ma’aruf Amin dianggap belum optimal selama pandemi Covid-19 terutama pada kuartal III ini,” ucap Herry Mendrofa selaku Direktur Eksekutif CISA melalui siaran persnya, Jumat (3/09/2021).

Terdapat 47,17 persen responden yang menyatakan ketidakpuasannya terhadap Jokowi, 38,58 persen yang Cukup Puas, 7,17 persen yang menyatakan Sangat Tidak Puas sedangkan hanya 3,91 persen yang Sangat Puas serta 3,17 persen responden yang Tidak Tahu/Tidak Menjawab.

“Preferensi kebijakan dan program yang diambil oleh pemerintah seperti PPKM yang terus diperpanjang pada saat pandemi ini menjadi salah satu faktor ketidakpuasaan masyarakat,” ungkap Herry.

Dihubungi terpisah, Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Bali, I Made Mudarta, menanggapi hasil survei CISA itu. Menurutnya, Partai Demokrat tetap konsisten berkoalisi dengan rakyat sesuai tema utama Demokrat sejak 2004 sampai 2014 bahwa Partai Demokrat tetap pada jalur berjuang untuk rakyat.

“Hari ini Demokrat berkoalisi dengan rakyat karena dengan penerapan PPKM per level yang terdampak itu masyarakat hampir 16 bulan dihamtam pandemi yang berdampak pada krisis ekonomi, krisis kesehatan, krisis sosial tapi semoga tidak berlanjut ke krisis politik,” jelas Mudarta.

Kendati berada di luar jalur pemerintah (oposisi, red), namun Mudarta menyatakan Partai Demokrat tetap mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah yang berpihak kepada rakyat. Tapi ketika ada program pemerintah yang tidak pro kepada rakyat maka Partai Demokrat akan tegas untuk mengkritisi.

“Itulah tugas partai oposisi, satu-satunya partai oposisi yang nasionalis itu Partai Demokrat yang berada di posisi masyarakat karena itulah kebijakan Ketua Umum Demokrat AHY kepada kadernya di seluruh Indonesia. Mari tetap kompak ikuti aturan pemerintah, jalani prokes 5 M, inilah salah satu komitmen Demokrat mendukung pemerintah,” tutur politisi asal Jembrana ini.

Terkait hasil survei CISA terhadap tren politik terkini soal elektabilitas tokoh maupun parpol menuju Pemilu tahun 2024 terproyeksikan jika Pilpres dan Pileg dilakukan hari ini, Mudarta mengatakan ketokohan dan elektabilitas Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono kian diminati publik.

Mengutip penjelasan Direktur Eksekutif CISA, Herry Mendrofa, bahwa hasil survei CISA terhadap tren politik terkini terkait elektabilitas tokoh maupun parpol menuju Pemilu tahun 2024, Ketum Demokrat tersebut berada di posisi kedua. Putra sulung Presiden ke-6 RI itu terus menunjukkan konsistensi kenaikan elektabilitasnya dengan meraup 16,83 persen. Sementara di posisi pertama publil memilih Ganjar Pranowo dan Anis Baswedan di tempat ketiga.

“Terdapat 16,92 persen responden memilih Ganjar Pranowo yang membuatnya unggul dari semua kandidat setelah pada periode survei CISA sebelumnya didominasi oleh Anies Baswedan yang harus puas berada di posisi ketiga dan mendapatkan 16,75 persen. Sedangkan di posisi kedua masih dipegang oleh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang terus menunjukkan konsistensi kenaikan elektabilitasnya dengan meraup 16,83 persen,” ujar Direktur Eksekutif CISA, Herry Mendrofa.

Menariknya, Airlangga Hartarto justru menunjukkan peningkatan signifikan terhadap elektabilitasnya sedangkan Prabowo Subianto mengalami penurunan.

“Prabowo Subianto justru menunjukkan penurunan elektabilitas dari bulan Mei 2021 dan hanya mendapatkan 10,08 persen. Sedangkan Airlangga Hartarto justru menunjukkan peningkatan signifikan dan meraih 7,58 persen disusul Ridwan Kamil 5,92 persen, Sandiaga Uno 5,08 persen, Muhaimin Iskandar 5 persen, Puan Maharani 3,67 persen serta yang Tidak Tahu/Tidak Menjawab sebanyak 12,17 persen,” terang Herry.

Disisi lain, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) hingga saat ini mendominasi peta elektoral parpol di Indonesia.

“PDI Perjuangan justru menunjukkan kenaikan elektabilitas sejak survei sebelumnya dan mendapatkan 24,58 persen. Kenaikan elektabilitas juga membuat Partai Demokrat konsisten di peringkat kedua dan meraih 18,75 persen. Hal yang sama juga menguatkan kembali Partai Golkar di posisi ketiga yang meraup 14,25 persen serta Partai Kebangkitan Bangsa yang mendapatkan 10,67 persen,” jelas Herry.

Herry juga menyampaikan bahwa survei yang melakukan wawancara langsung dengan menerapkan protokol kesehatan antara surveyor dan responden kembali menempatkan Gerindra dan Nasdem tidak berada di posisi 5 (lima) besar serta adanya penguatan elektabilitas Partai Keadilan Sejahtera yang membuat PAN dan PPP tetap berada di posisi terakhir.

“Gerindra mengalami penurunan dan mendapatkan 7,25 persen sedangkan PKS kembali konsisten menguat di angka 9,33 persen serta Nasdem harus puas karena hanya mendapatkan 5,33 persen. Di posisi terakhir, ada Partai Amanat Nasional (PAN) yang mendapat 3,75 persen dan Partai Persatuan Pembanguan (PPP) sebesar 2,92 persen. Namun masih terdapat 3,17 persen masyarakat yang Tidak Tahu/Tidak Menjawab,” pungkasnya. (rls)