Categories Buleleng Pendidikan

Mengimplementasikan Ajaran Tri Sakti Bung Karno, Sekda Buleleng: Perlu Kesadaran dan Dukungan Masyarakat

Buleleng (Penabali.com) – Pengamalan semua ajaran Tri Sakti Bung Karno akan tetap terjaga jika semua stakeholder di daerah bersinergi satu sama lain. Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Buleleng, Gede Suyasa, saat menjadi narasumber dialog interaktif bertajuk “Tri Sakti Bung Karno” yang dilaksanakan serangkaian Bulan Bung Karno V.

Kegiatan yang diselenggarakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Buleleng bekerja sama dengan salah satu stasiun radio di Singaraja itu mengambil tempat di STAHN Mpu Kuturan, Selasa (6/6/2023), sebagai upaya meningkatkan pengetahuan mengenai ajaran Tri Sakti Bung Karno.

Selain Sekda Suyasa, kegiatan ini turut mengundang 80 mahasiswa sebagai peserta dan menghadirkan narasumber Ketua Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kabupaten Buleleng, Ida Bagus Lilik Sudirga Raka, dan Ketua FKUB Kabupaten Buleleng, I Gede Made Metra.

Sekda Suyasa menjelaskan manusia tetap mengalami dinamika hidup ditengah tantangan global namun makna dari ajaran Tri Sakti Bung Karno tentang berdaulat secara politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan harus tetap dijadikan pedoman sebagai jalan ke luar untuk membangun kemandirian bangsa.

Berdaulat secara politik tersebut dikatakannya bahwa Indonesia mengimplementasikannya dengan menjalankan politik bebas aktif dimana Indonesia tampil untuk mendamaikan dunia.

Kemudian berdikari secara ekonomi di daerah dibuktikan dengan implementasi kebijakan pemanfaatan produk dalam negeri dengan penggunaan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) minimal 40% serta penggunaan E-Katalog atau E-Purchasing lokal pada setiap barang pengadaan pemerintah sehingga tingkat inflasi menjadi terkendali.

Selanjutnya berkepribadian dalam kebudayaan, meskipun dalam perkembangan teknologi dan informasi dewasa ini tentunya tetap harus mengadopsi nilai kebudayaan tradisional yang dimiliki sehingga kearifan lokal daerah tetap terjaga yang dinamakan taksu Bali.

“Semua pengadaan barang di pemerintahan harus mengandung TKDN dan memesan menggunakan E-Katalog, dan hal itu sudah dibuktikan di Buleleng yang pada tahun ini persentase penggunaannya sudah mencapai 66% dan targetnya ke depan bisa mencapai 80%,” jelasnya.

Suyasa menyebutkan pemerintah yang bertugas untuk membuat regulasi dan memfasilitasi, jika semua itu didukung oleh seluruh elemen masyarakat maka ajaran Tri Sakti Bung Karno akan kuat dan konsisten untuk diterapkan.

“Semua pengamalan konsep Tri Sakti ini akan berhasil jika bisa bersinergi, kesadaran masyarakat sangat dibutuhkan dalam menyukseskan terwujudnya konsep tersebut dalam kehidupan sehari-hari,” tutupnya. (rls)