Denpasar (Penabali.com) – DPD Partai Golkar Provinsi Bali mengadakan acara syukuran pengesahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Provinsi Bali, bertempat di Aula Golkar Bali Jalan Surapati, Denpasar, Minggu (23/7/2023).
Pada acara syukuran itu, dilakukan potong tumpeng oleh Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Bali, Nyoman Sugawa Korry, yang selanjutnya diserahkan kepada Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tanjung, didampingi Anggota DPR RI Fraksi Golkar dari Dapil Bali, Anak Agung Bagus Adhi Mahendra Putra dan Gde Sumarjaya Linggih.
Acara syukuran ini digelar usai penyerahan Dokumen UU Provinsi Bali oleh Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tanjung, kepada Gubernur Bali di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali.
Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Bali, Nyoman Sugawa Korry, menyampaikan UU Provinsi Bali adalah karya monumental masyarakat Bali dimana didalamnya kader Golkar berperan aktif ikut menyukseskan lahirnya UU Provinsi Bali. Undang-undang ini, kata Sugawa Korry, dalam proses pembahasannya melalui perjuangan yang panjang, energi yang besar, intelektualitas yang tinggi dan leadership yang mumpini.
Dikatakan tidak mudah, jelas Sugawa Korry, karena isi, materi, batang tubuh UU Provinsi Bali ini menyangkut perjuangan panjang masyarakat Bali yang sebelumnya dasar hukumnya UU Nomor 64 Tahun 1958 Tentang Provinsi Bali, NTB dan NTT.
Diungkapkan Sugawa Korry, bahwa tahun 2018 Golkar Bali telah berpikir tentang ketidaksahan dasar hukum UU 64/1958. Karena itu, DPRD Bali kemudian membentuk panitia khusus (Pansus) yang diketuai Sugawa Korry untuk membahas dua usulan revisi undang-undang, salah satunya UU 64/1958.
Dua hal itulah yang kemudian dirumuskan dalam sebuah buku dan diserahkan kepada Pemprov Bali yang diterima Wagub Bali, Cok Ace.
“Buku itu direspon positif dan ditindaklanjuti Kelompok Ahli Gubernur Bali,” kata Sugawa Korry yang juga Wakil Ketua DPRD Bali.
Dari tindak lanjut itulah, terang Sugawa Korry, revisi UU 64/1958 mulai dibahas dan Partai Golkar secara penuh mendukung revisi undang-undang tersebut. Termasuk saat menyerahkan draft revisi ke Komisi II DPR RI yang diterima langsung ketuanya, Ahmad Doli Kurnia Tanjung.
“Pembahasan draft itu dipimpin Bapak Doli didampingi kader kita dari Bali Bapak Gus Adhi (Anak Agung Bagus Adhi Mahendra Putra, Anggota DPR RI Komisi II, red),” jelasnya.
Selama proses pembahasan draft revisi undang-undang tersebut hingga lahirnya UU Provinsi Bali, sebut Sugawa Korry, dirinya intens berkomunikasi dengan Ahmad Doli yang menurut penilaian Sugawa Korry merupakan politisi yang profesional.
“Beliau (Ahmad Doli, red) bukan berasal dari Dapil Bali, Dapil beliau Sumatra Utara, tetapi beliau dengan lascarya tulus iklas membantu Bali. Profesionalisme inilah yang patut kita jadikan contoh, jangan karena kesempitan kita berpikir tentang Dapil akhirnya mengabaikan yang lain,” papar Sugawa Korry menjelaskan.
Atas sikap profesionalisme yang ditunjukkan Ahmad Doli, politisi Golkar dari Desa Banyuatis Buleleng ini mengingatkan seluruh kader dan simpatisan Golkar di seluruh Bali agar memiliki sikap profesional, komitmen dan intelektualitas.
“Jagalah komitmen didalam menjaga marwah Partai Golkar ini dan tingkatkanlah kualitas SDM saudara didalam bersaing di masa depan termasuk di Pemilu 2024,” tegas Sugawa Korry.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli, mengatakan Komisi II sangat konsen mengawal proses penyusunan undang-undang ini secara sungguh-sungguh dan serius yang melibatkan kader-kader Partai Golkar.
“Di Komisi II selain saya sebagai Ketua Panja juga Ketua Komisi II, ada Gus Adhi yang memang tiap hari nongkrongin ini undang-undang,” beber Ahmad Doli.
Ia menegaskan, lahirnya UU Provinsi Bali ini merupakan bagian komitmen Partai Golkar untuk mempercepat pemerataan pembangunan di Provinsi Bali.
“Saya berterimakasih kepada Pak Ketua DPD Partai Golkar yang langsung memanfaatkan momentum kehadiran saya di Bali untuk membuat acara syukuran. Ini artinya Golkar ikut bersyukur sekarang Provinsi Bali punya undang-undang yang bisa mempercepat pembangunan di Provinsi Bali,” tutur politisi Partai Golkar ini.
Ahmad Doli mengatakan, selama proses pembahasan RUU Provinsi Bali hingga sah menjadi UU Provinsi Bali, seluruh elemen masyarakat di Bali termasuk didalamnya anggota DPR RI Dapil Bali, bersatu, solid, dan kompak mendukung lahirnya UU Provinsi Bali.
“Meski beda partai politik saya kayak teman sama pak gubernur karena sangat intens berkomunikasi. Kami di DPR ada 4 anggota Fraksi PDI Perjuangan yang tadinya ada di komisi lain dikirim ke Komisi II sangat solid saling support di dalam pembahasan undang-undang ini,” terang Ahmad Doli.
Untuk itu, Ahmad Doli berharap masyarakat Bali mendukung pemerintahnya sehingga kekompakan dan soliditas ini tetap terjaga.
“Ini adalah lompatan besar bagi Bali dan wajah Bali dalam beberapa tahun kedepan harus berubah yang sudah baik tambah lebih baik lagi,” ujarnya. (red)